JURNALBABEL.COM– Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamoset) mendorong semua institusi terkait menyikapi serius data tentang rumah ibadah yang terpapar paham radikal, serta temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang komunitas pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak ideologi Pancasila.
Terkait fenomena ini, Bamoset meminta pemerintah dan instansi terkait meresponnya dengan serius.
“Sebelum persoalan ini berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, pemerintah melalui semua institusi terkait hendaknya segera merespons dua persoalan ini dengan sangat serius. Karena dua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan,” tegas dia.
Seperti diketahui, baru-baru ini publik dikejutkan dengan hasil survei Kemendagri yang menemukan, sebanyak 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Bamoset menyebut hal itu menunjukkan adanya kelemahan perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa lalu.
“Paling mengejutkan adalah temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila. Temuan ini menggambarkan bahwa masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu. DPR berharap kelemahan dalam sistem rekrutmen PNS segera diperbaiki,” ungkapnya dilansir laman NNC.
Atas temuan ini, Bamoset berharap pemerintah segera merumuskan langkah-langkah strategis guna merespons dua kecenderungan itu, sebab fakta dua kecenderungan itu tidak boleh dianggap remeh.
1 comment
Sudah sepantasnya pemerintah bersikap tegas terhadap orang-orang demikian. Miris memang, apalagi yang bersangkutan adalah PNS.