JurnalBabel.com – Anggota MPR RI, Amin Ak, mengingatkan tahun 2023 dan 2024 menjadi ujian sesungguhnya implementasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasalnya, menjelang Pemilu, eskalasi penyebaran hoaks biasanya terus meningkat, hingga puncaknya pada Pemilihan Presiden dan Legislatif.
Hal disampaikan Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Balai Desa Patemon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ahad (28/5/2023).
“How ‘Pancasilais’ Are You itu akan tercermin dari sikap dan perilaku menghadapi perbedaan pilihan politik. Mengedepankan kepentingan bangsa atau pribadi dan golongan,” tegas Amin Ak.
Menurut Amin, menjelang tahun politik banyak informasi salah yang menggiring opini publik demi tujuan yang diinginkan kelompok tertentu. Hal itu jelas bertentangan dengan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa karena masyarakat yang berketuhanan tidak mungkin menebar fitnah dan hoaks.
Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengungkapkan sejak awal 2023, mereka mendeteksi ada kenaikan jumlah hoaks politik, yakni ada 664 hoaks pada triwulan I 2023. Angka itu berarti kenaikan 24% dari periode yang sama tahun lalu.
Maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks jelang pemilu harus dihadapi dengan serius oleh para pemangku kebijakan dan masyarakat di negeri ini. Jargon saya Pancasila harus tercermin dari sikap dan kebijakan elit pemimpin dalam menegakkan semangat kebangsaan tanpa pandang bulu.
“Jangan sampai instrumen hukum menjadi alat kekuasaan, tajam ke pihak lawan dan tumpul ke golongan sendiri,” ujar Anggota Badan Legislasi DPR RI ini.
Karena itu, kata Amin, Sila kelima Pancasila harus dilaksanakan secara konsekuen dalam menangani kasus penyebaran hoaks, fitnah, dan opini sesat. Terutama di media sosial.
Kemajuan teknologi informasi harus dibarengi dengan gerakan literasi yang mampu menekan munculnya hoaks dan opini sesat. Pemerintah punya semua instrumen untuk memasifkan gerakan literasi demi sehatnya alam demokrasi Indonesia.
Menurut Amin para elit politik berkewajiban membumikan makna Sila Ketiga, Persatuan Indonesia hingga akar rumput. Sehingga seluruh anak bangsa bisa menjaga suasana kontestasi Pemilu tetap dalam koridor demokrasi yang sehat.
Bangsa ini harus bersyukur memiliki warisan spirit Bhineka Tunggal Ika yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apapun agama, suku, golongan, dan pilihan politiknya tetap mampu saling menghargai dan menghormati.
“Para elit harus mampu mendorong terealisasikannya semangat untuk memupuk, mempertahankan dan bahkan meningkatkan rasa kebangsaan seluruh anak bangsa,” pungkas Anggota Komisi VI DPR RI ini.
(Bie)