Jakarta, JurnalBabel.com – DPR RI menyoroti proses Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN), yakni BTN Syariah yang dikabarkan bakal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hal ini terhadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan himpunan bank milik negara (himbara).
Anggota Komisi VI DPR, Muhammad Husni, menyorot sejumlah isu di balik proses akuisisi dalam rangka spin off BTN Syariah.
Husni mengingatkan Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu bahwa dulu kepemilikan saham Bank Muamalat diambil oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang saat itu dipimpin oleh Anggito Abimanyu, tanpa ada rapat atau persetujuan dari Komisi VIII DPR RI.
Kemudian, Husni menyorot kondisi kesehatan Bank Muamalat, yang ia sebut sebagai “bank sakit” dengan menyorot rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR).
“Semua orang tahu, Bapak [Nixon] lebih paham, ini bank sakit. Apalagi waktu 2017, CAR-nya itu hampir mendekat 12%, Pak. Kemudian ya tentunya kita tahu bahwa BTN melakukan due diligence atau uji tuntas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di Bank Muamalat itu sendiri. Jadi jangan dulu kawin paksa, sekali lagi mungkin sama BTN, jangan juga kawin paksa sekali, Pak,” kata Husni di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2024).
Menurut mantan anggota Komisi VIII itu, core business Bank Muamalat itu berbeda. Husni mengatakan bank yang dikelola BPKH itu rusak karena seharusnya berbisnis retail.
“Kenapa Bank Muamalat rusak? mestinya retail dihajar korporasi dia kasih kredit gila-gilaan untuk tambah itu kapal terbang Batavia Air yang nggak bisa terbang lagi dan banyak hal-hal yang menyalahi,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Maka dari itu, kata Husni, Nixon selaku pimpinan pengurus harus mempelajari secara detail terkait rencana ini.
Ia menyebut BPKH memiliki aset Rp167 triliun dan menyimpan dana tunggu haji sebanyak 5,2 juta orang. Namun begitu uangnya sebagian besar tidak disimpan di Bank Muamalat, malah sebagian besar di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).
“Jadi sekali lagi tentunya harapan saya kepada direktur BTN coba betul-betul dilakukan prudent banking sebelum ini menjadi sebuah keselarasan. Apalagi saya dengar isu-isu bahwa [ada pihak yang] menolak itu adalah bank syariah pertama di Indonesia. Namun, di sini prinsip-prinsip bisnis tentunya itu harus bisa berikan dampak keuntungan daripada BTN itu sendiri,” kata Husni.
Sementara itu, Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji mengatakan bahwa kondisi perusahaan saat ini dalam kondisi solid dan siap untuk tumbuh dengan bisnis yang sehat dan profit berkelanjutan.
Per 30 September 2023, total modal Bank Muamalat sebesar Rp 6,9 triliun dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 28,67%, jauh di atas ketentuan regulator. Oleh karena itu posisi CAR bank sekitar 12% pada 2017 tak lagi relevan.
Selain itu kepercayaan nasabah terhadap Bank Muamalat juga tetap tinggi. “Per 30 September 2023, total dana pihak ketiga Bank Muamalat meningkat sebesar 6,9% yoy menjadi Rp 48,1 triliun,” kata Hanyunaji melalui keterangan tertulis, Rabu (20/3/2024).
Sebagai informasi, BTN sedang dalam tahap uji kelayakan atau due diligence untuk mengakuisisi Bank Muamalat sebagai upaya pemisahan unit syariah. Mengenai nilai transaksi, BTN belum memberikan keterangan.
Sumber: cnbcindonesia.com
