Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR, Sartono Hutomo, menekankan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang akan digelar pada 27 Mei 2025 mendatang, merupakan momen krusial bagi perseroan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, tata kelola perusahaan, serta penyegaran direksi.
“Saat ini momen yang pas untuk memilih personal yang anti dari praktek korupsi, profesional, serta punya integriti dan kapasitas yang tinggi,” kata Sartono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/5/2025).
Sartono menguraikan, dalam beberapa tahun terakhir, Telkom mengalami penurunan laba bersih secara berturut-turut. Pada kuartal I 2023, laba bersih Telkom mencapai Rp6,42 triliun, namun di kuartal I 2025, laba bersih perusahaan menurun menjadi Rp5,81 triliun. Penurunan ini mencerminkan stagnasi yang perlu segera diatasi.
Selain itu, Telkom juga tengah menghadapi berbagai isu hukum yang melibatkan anak usaha dan dugaan korupsi di masa lalu. Isu-isu ini tentu saja membebani citra perusahaan di mata publik dan investor.
Untuk itu, tegas Sartono, momentum RUPST harus dimanfaatkan sebagai upaya penyegaran direksi Telkom. Dengan memilih pemimpin yang lebih profesional dan fokus pada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
“Jangan sampai ada tekanan dan desakan dari partai politik hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Harus fokus pada kepentingan bangsa dan negara. Untuk penguatan fiskal APBN kita agar lebih mandiri. Yang muara akirnya untuk Kepentingan negara bangsa,” ungkapnya.
Sebagai BUMN strategis, lanjut Sartono, Telkom perlu mengedepankan profesionalisme dan inovasi agar mampu bersaing di era digital yang semakin kompleks. Salah satu upaya terdekat yang harus dilakukan ialah Telkom dapat memulihkan kepercayaan pasar, yang tujuan besarnya menciptakan nilai tambah bagi kemajuan fiskal ekonomi nasional.
“Jadikan RUPST sebagai momentum titik balik yang menegaskan komitmen perusahaan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan transformasi digital yang berkelanjutan, demi memulihkan kepercayaan publik serta menciptakan nilai bagi kemajuan fiskal demi kepentingan nasional,” pungkas politisi Partai Demokrat ini.
