Jakarta, JurnalBabel.com – Penunjukan Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menandai langkah strategis dalam penataan kelembagaan BUMN untuk memperkuat efektivitas koordinasi dan arah transformasi.
Melalui sinergi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pemerintah mendorong tata kelola BUMN yang lebih efisien, transparan dan berdaya saing.
Pakar komunikasi politik Universitas Paramadin, Hendri Satrio (Hensa), menilai bahwa penguatan hubungan kerja antara kedua lembaga tersebut akan membuat pengelolaan BUMN semakin efisien, efektif, dan responsif terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Dengan sinergi kelembagaan yang terbangun, diharapkan kinerja Danantara dapat berjalan lebih efisien, lebih efektif, dan lebih lincah dari sebelumnya,” ujar Hensa di Jakarta, kemarin.
Menurut Hensa, keberadaan figur yang memahami dinamika BUMN di posisi strategis pada kedua lembaga menjadi nilai tambah dalam memperkuat koordinasi dan percepatan pelaksanaan program restrukturisasi.
“Langkah ini tentu sudah melalui pertimbangan mendalam, baik dari sisi hukum maupun efektivitas kelembagaan. Pemerintah pasti melakukan kajian komprehensif sebelum menetapkan struktur yang baru,” katanya menambahkan.
Ia juga mengingatkan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat agar kinerja Danantara tetap terjaga.
“Sudah ada Dewan Pengawas di Danantara yang memastikan prinsip tata kelola tetap berjalan,” kata pendiri lembaga survei KedaiKopi ini.
Pelantikan pimpinan BP BUMN sendiri ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 109 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.
Langkah ini menandai babak baru dalam penguatan tata kelola dan restrukturisasi BUMN agar lebih selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekosistem BUMN yang efisien, adaptif, dan berdaya saing.
Melalui struktur kelembagaan yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap sinergi antara BP BUMN dan Danantara akan menjadi fondasi bagi terciptanya BUMN yang modern, transparan, dan berorientasi pada nilai tambah bagi perekonomian nasional.
