JurnalBabel.com – Anggota Komisi IX DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, Ashabul Kahfi, menyoroti tiga persoalan utama yang menghambat percepatan eliminasi Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Maros.
Hal ini ia sampaikan saat mengikuti Kunjungan Spesifik Panja Pengawasan Percepatan Eliminasi TB Komisi IX DPR RI ke Kantor Bupati Maros, Kamis (20/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ashabul Kahfi mengungkapkan angka penemuan kasus dan tingkat kesembuhan TB di Maros masih jauh dari target nasional.
Ia menilai hal ini mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam penanganan TB.
“Saya melihat ada tiga problem utama TB di Maros ini. Yang pertama rendahnya temuan kasus, yang kedua masih kuatnya stigma masyarakat, dan yang ketiga adalah anggaran penanganan yang belum memadai,” kata Ashabul Kahfi.
Berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah daerah, angka penemuan kasus TB di Maros baru mencapai sekitar 55 persen, sementara tingkat kesembuhan masih berada pada angka 30 persen. Padahal, Maros pada 2025 menargetkan pencapaian 90 persen untuk temuan kasus dan kesembuhan.
Ashabul menilai target tersebut baik, namun sangat ambisius apabila tidak disertai perbaikan signifikan pada sistem tracing, sosialisasi, dan dukungan anggaran.
“Target 90 persen itu bagus, tetapi sangat ambisius jika melihat capaian tahun ini yang baru 30 persen. Ini perlu dijelaskan lebih teknis, termasuk oleh puskesmas dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan,” ujarnya.
Politisi PAN ini juga menyoroti keberadaan stigma sosial terhadap penderita TB yang masih kuat di masyarakat, sehingga menghambat deteksi dini dan kepatuhan pengobatan.
Menurutnya, stigma harus diberantas melalui edukasi publik yang berkelanjutan dan komunikasi risiko yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, minimnya alokasi anggaran daerah maupun akibat terhentinya dukungan pendanaan global turut memperburuk situasi. Beberapa layanan penting seperti transportasi pengantar sampel dahak dan dukungan operasional TCM menjadi terhambat.
“Kalau anggaran tidak diperkuat, penanganan TB tidak akan maksimal. Ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Ashabul.
Sebagai legislator asal Sulawesi Selatan, ia meminta pemerintah daerah memberikan masukan lebih rinci untuk kemudian disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
“Kami berharap masukan dari pemerintah daerah bisa menjadi rujukan kami di Panja. TB di Indonesia masih nomor dua tertinggi di dunia. Ini masalah serius dan perlu dukungan lintas sektor untuk mengatasinya,” tutupnya.
