Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Husni, menyoroti kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dinilai mengalami penurunan meski pendaftaran haji justru meningkat signifikan.
Husni menyebut kondisi tersebut sebagai sebuah paradoks dalam pengelolaan dana haji.
“Pendaftaran haji baru meningkat sampai 15,83%. Artinya uang masuk itu bertambah. Kita katakan misalnya rata-rata Rp25 juta dikali 15,83%, ini meningkat. Tapi kenapa kinerjanya menurun? Dana haji bisa turun. Ini paradoks, namanya,” kata Husni saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII dengan Dewan Pengawas BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip, Rabu (4/2/2026).
Husni menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan tahun 2025, realisasi target Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dana haji tidak tercapai.
“Kita melihat hasil pengawasan pada tahun 2025. Target RKAT untuk dana haji itu realisasinya dari Rp188 (triliun) dapat Rp180 (triliun). Tidak tercapai target, lebih kurang 4%,” ungkapnya.
Selain itu, nilai manfaat dana haji juga mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Husni menyoroti alokasi kemaslahatan dalam RKAT 2025 yang dinilainya terlalu mulus dan terkesan telah diatur sejak awal.
“Dan ada hal lagi ini kemaslahatan. RKAT 2025, Rp240,4 (miliar) Mulus dia, Pak. Rp240,4 (miliar). Ini macam Pak Ketua mau kasih jajan anak aja nih. Udah ditargetkan, dikeluarkan, sama dia pengeluarannya. Ini kan luar biasa,” ujarnya.
Tak hanya itu, politisi Partai Gerindra ini juga menyinggung permintaan kenaikan anggaran Dewan Pengawas (Dewas) BPKH.
“Jadi ini kemudian untuk Dewas. Mereka meminta kenaikan ya, mereka meminta kenaikan dari 32,55% dari Rp35 miliar menjadi Rp46 miliar,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan, khususnya terkait investasi dan penempatan dana di anak usaha BPKH, termasuk BPKH Limited dan Bank Muamalat.
“Program pengawasan investasi dan penempatan dan pengembangan transformasi digital dan teknologi informasi. Di sini diminta Rp5,2 miliar. Ini kerja Bapak ini besar di sini, Pak. Yang Bapak awasin ini gajah-gajah semua, Pak. BPKH Limited itu adanya di Arab Saudi. Saya juga takut, Pak,” jelasnya.
Husni juga mengkritisi kinerja investasi di Bank Muamalat yang dinilainya tidak menunjukkan hasil positif meski telah dikucuri dana besar.
“Muamalat itu, Pak, mau kerja macam apa pun tak ada untungnya. Investasinya mereka Rp 3 triliun, Pak. Rp 2 triliun di sub debt. Saya ndak tahu berapa bunganya di sub debt itu. 9% kan? 9 persenan. Kinerjanya hancur-hancuran ini, Pak,” kata Husni.
