Jakarta, JurnalBabel.com – Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Politik Hukum dan HAM di DPR, Sukamta, mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur. Pasalnya, masalah keamanan dan kesejahteraan di Papua masih terus mengemuka.
Masih munculnya gejolak di tengah masyarakat Papua, kata Sukamta, ini menunjukkan belum ada progres signifikan pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Presiden Jokowi.
“Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi segera. Jika perlu, saya mengusulkan agar dibentuk kementerian atau badan khusus yang menangani Papua dan Indonesia Bagian Timur. Mengapa kementerian atau badan khusus Papua? agar bisa fokus, tertarget jelas dan berproses agar masalah di Papua tidak membesar dan cepat terselesaikan,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/12/2020).
Anggota Komisi I DPR RI ini menilai, selama ini otonomi khusus yang berjalan dan berbagai proyek percepatan pembangunan infrastruktur belum menyentuh hal subtantif. Yang dilakukan oleh pemerintah seakan membangun Papua secara artifisial.
Sebagai contoh, membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, dinilainya hal ini tidak menyentuh akar masalah di Papua.
Lebih lanjut Sukamta mengungkapkan, adanya laporan soal pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinanan, pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda. Jika masih gunakan model pendekatan yang sama maka tidak akan ada perubahan lebih baik dan tuntas bagi Papua.
“Maka dengan adanya Kementerian atau Badan khusus soal Papua dan Indonesia Timur, saya berharap ada pendekatan yang lebih progresif. Karena kementerian atau badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden,” jelasnya.
Sukamta juga berpesan, bahwa Papua itu Indonesia. Maka menyelesaikan masalah Papua tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta Papua.
“Selama ini pendekatan pemerintah Joko Widodo terkesan hanya pendekatan kekuasaan dan ekonomi. Perlu pendekatan sosiologis dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa, ini bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama,” tuturnya.
Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini kembali mengingatkan agar Pemerintah tidak menganggap enteng isu deklarasi Papua Barat Merdeka. Menurutnya ibarat bibit api kecil, jika ada di dalam sekam akan sangat berbahaya.
“Sekamnya adalah rasa ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan. Oleh sebab itu pilihannya yang paling utama adalah sejahterakan warga Papua, angkat harkat dan martabat warga Papua. Maka dengan sendirinya godaan dari kelompok separatis tidak akan berpengaruh kepada warga Papua,” pungkasnya. (Bie)
