Jakarta, JurnalBabel.com – Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensat), menyoroti tulisan-tulisan hingga gerakan “Adili Jokowi” yang belakangan mulai muncul di jalanan.
Menurutnya, gerakan-gerakan untuk mengadili Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan sulit terjadi, karena Presiden Prabowo Subianto tidak terlihat ingin pisah dengan Jokowi.
“Ini ada aksi-aksi untuk adili Jokowi, kalau menurut saya enggak akan kejadian ya. Hal itu mudah dibuktikan dengan pernyataan Prabowo yang melontarkan adanya pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi. Jadi menurut saya enggak akan kejadian,” kata Hensat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2/2025).
Selain itu, ungkat Hensat, gerakan untuk mengadili Jokowi sulit terjadi karena Indonesia memiliki sejarah presiden lama tidak pernah diganggu oleh presiden baru.
Dosen Universitas Paramadina ini mencontohkan, Soeharto yang sejak era Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono tidak diadili atas kesalahan-kesalahan dan dugaan korupsi terhadapnya.
“Kenapa saya bilang gak akan kejadian? Karena si presiden yang baru itu, enggak ingin nasibnya dia seperti presiden yang dia gangguin gitu. Contohnya gini, Soeharto itu kan di zaman Gus Dur, Megawati, hingga SBY gak digangguin kan, jadi gak bisa diadili juga. Mungkin ada kesepakatan seperti itulah antara Jokowi dan Prabowo,” ungkapnya.
Ia juga melihat, belum ada kebijakan Jokowi yang dapat dijadikan alasan untuk mengadili sang presiden ke-7 tersebut. Selain itu, masyarakat Indonesia tidak ingin terlihat menyalahkan presidennya atas segala krisis yang terjadi di Tanah Air.
Hensat menambahkan, sampai saat ini kroni-kroni yang diadili karena kebijakan pemimpinnya juga belum ada.
“Dan orang Indonesia juga lebih banyak yang menginginkan kalau sama presiden itu kan nggak melulu-salah gitu. Orang Indonesia yang mudah memaafkan ini lebih ingin mengingat Presiden dari sisi positif, bukan negatif,” pungkas pendiri lembaga survei KedaiKopi ini.
