Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Ditjen Imigrasi Kemenkumham) mendeteksi keberadaan turis asal China yang berada di Bali, pasca pemerintah Indonesia resmi menutup penerbangan sementara dari dan ke China per 5 Februari 2020.
Kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Sementara itu, data dari Konjen China di Denpasar sebelum penutupan penerbangan masih ada sekitar 5.000 turis China di Bali.
Menurut Wihadi, hal ini perlu dilakukan oleh pihak Imigrasi. Apalagi di Indonesia belum diketahui apakah virus corona sudah mewabah atau tidak. Sebab, ia mendapat informasi ada turis asal Jepang yang sudah kembali ke negaranya dari Indonesia terdampak virus corona. Artinya kemungkinan turis China bisa juga terjangkit corona dan tidak terdeteksi di Indonesia.
“Karena indikasi itu ada. Di Bali turis dari Jepang, setelah 4 hari di Indonesia, mereka terdampak corona di Jepang. Jadi jangan berandai-andai disini sudah incubasi dan sebagainya. Sudah tidak dilakukan pengecekan terhadap turis-turis itu?” tanya Wihadi Wiyanto saat rapat kerja dengan Menkumham Yasonna Laoly di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra ini mengatakan bisa saja para turis China tersebut sudah tidak di Bali atau pergi ke daerah lain di Indonesia. Maka dari itu, Wihadi mempertanyakan sekaligus meminta apakah pihak imigrasi sudah memeriksa turis-turis asal China itu terjangkit virus corona atau tidak.
Sekarang permasalahannya, yang jelas apakah itu sudah di periksa apa belum? Jadi jangan kita berandai-andai 14 hari, 30 hari. Sekarang imigrasi tahu tidak keberadaannya dimana? Padahal dia di Bali, bisa saja kemana-mana. Untuk itu, 5000 itu nama-namanya declair, ada gak mereka yang dari Wuhan, Beijing. Sehingga masyarakat tahu Epidemi berjalan-jalan kemana-mana,” kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur ini.
Menanggapi permintaan Wihadi, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan pihak kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Kita kerja sama dengan KKP. Kita tidak mengetahui orang itu sakit apa tidak. KKP yang periksa di bandara dan sebagainya. Kalau KKP bilang clear, kita masukin,” kata Yasonna Laoly.
Mendengar jawaban Menkumham tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Maseha selaku pimpinan rapat menilai jawaban Menkumham tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Wihadi. “Bukan itu subtansinya pak. Banyak orang di Bali, dalam satu hotel tidak mungkin dikendalikan semua. Itu loh substansinya,” kata Desmond. (Bie)
Editor: Bobby
