Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad menilai langkah anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution ikut Pilkada Serentak 2020 bukan merupakan dinasti politik. Pasalnya menurut Kamrussamad, tidak ada lagi dinasti politik dalam sistem pilkada langsung yang saat ini diterapkan di Indonesia.
Diketahui, Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) di Solo, sedangkan Bobby Nasution berencana maju di Pilwalkot Medan.
“Kalau pilkada dengan sistem pemilihan langsung tidak ada lagi politik dinasti karena pada akhirnya one man one vote, satu suara ditentukan oleh satu rakyat. Jadi anak siapa, dia lahir dari mana, pekerjaan dan profesinya apa, rakyat hisa menilai secara langsung,” ujar Kamrussamad dalam diskusi bertajuk “Leadership Outlook 2020: Potret Kinerja Pemimpin Potensial” yang diselenggarakan KAHMI Institute di Double Tree by Hilton Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2019).
Kamrussamad menganggap tidak relevan lagi publik berbicara dinasti politik karena rakyat yang menentukan semuannya. Yang terpenting, kata dia, rakyat memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara terutama anak muda menjadi pemimpin bangsa.
“Itu adalah kesempatan yang sama bagi warga negara Indonesia untuk mendedikasikan dirinya utamanya anak-anak muda mengabdi kepada warganya di mana dia merasa punya kewajiban dan kemampuan akan hal itu,” jelasnya.
Menurut , majunya Gibran dan Bobby juga tidak akan merusak demokrasi, tetapi justru menyehatkan demokrasi. Pasalnya, setiap orang diberikan kesempatan sama untuk menjadi pemimpin tanpa harus memperhatikan latar belakang keluarganya.
“Demokrasi itu memberikan kesempatan kepada siapa saja, mau dia adalah putra-putri dari pedagang usaha kecil, politisi, atau anak seorang pengusaha juga punya hak yang sama maju dalam kepala daerah,” katanya.
Terkait pengaruh atau intervensi dari Presiden Jokowi terhadap proses pilkada yang melibatkan anak dan menantunya, kata Kamrussamad, kuncinya terletak pada penyelenggara pilkada agar memastikan proses pilkada di Solo dan Medan berlangsung adil, jujur, transparan.
Dia mengingatkan penyelenggara pilkada agar netral dan hati-hati. Pasalnya, hubungan kekerabatan bisa berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. “Karena itu kita mendorong penyelenggara pilkada baik Bawaslu maupun KPU untuk tetap profesional dan netral dalam menjalankan tugas-tugasnya,” pungkasnya. (Bie)
