Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto, menyatakan suatu negara dapatkan dikatakan disiplin dan beradab apabila lalu lintasnya teratur. Indonesia belum sampai dan menuju negara yang disiplin dan beradab berlalu lintas.
Ia mengambil contoh setiap hari banyak truk-truk parkir dengan sengaja di bahu Jalan Toll tanpa ada suatu tindakan dari Korlantas Polri maupun pihak pengelola Jalan Toll.
Sebab itu, Wihadi mendesak Kakorlantas Polri menertibkan truk-truk yang parkir di bahu jalan toll.
“Jadi seakan-akan jalan toll jadi garasinya truk pak. Saya kira perlu penanganan khusus terhadap supir truk,” kata Wihadi saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Kakorlantas Polri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Politisi Partai Gerindra ini mengetahui para supir truk ini mencari nafkah yang pendapatannya tidak seberapa. Namun, ini berbeda dengan perusahaan tempat para supir truk ini bekerja, dimana perusahaan merupakan profit oriented.
Oleh karena itu, menurut Wihadi bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh para supir-supir truk ini selayaknya juga dikenakan kepada perusahaan dimana perusahaan supir truk bekerja.
“Jadi tidak hanya supirnya saja, kalau supirnya saja, mungkin uang makannya saja habis. Mereka tidak bisa membayar tilang, tetapi perusahannya lah yang harus dikenakan. Bila perlu perusahaannya di suspen izinnya,” jelasnya.
Legislator asal Jawa Timur ini mendesak hal itu karena raja jalanan dan kecelakaan tertinggi itu ada karena permasalahan supir truk.
“Ini sekarang raja jalannya truk di Toll. Ini harus ditertibkan,” tegasnya.
Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menambahkan, penertiban atau tilang terhadap supir truk ini juga untuk penambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.
Sebab itu, ia mengaku sudah dorong PNBP untuk kepentingan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement/tilang elektronik) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terutama di Jalan Toll. Pasalnya, fasilitas ETLE di jalan toll memang kurang.
“Ini perlu suatu terobosan, dimana ada pemasukan PNBP dari tilang ini untuk kita dorong untuk pengadaan ETLE ini. Saya kira mungkin dari itu anggota-anggota PJR (Patroli Jalan Raya) ini bisa secepatnya menertibkan pengemudi-pengemudi angkutan ini,” pungkasnya.
(Bie)
