Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto, menyatakan kelapa sawit merupakan komoditas potensial bagi Indonesia. Sebab, sampai saat ini, kelapa sawit telah menguasai pasar minyak nabati dunia.
Dimasa pandemi, sektor kelapa sawit telah membuktikan kemampuannya dengan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara.
“Dengan alasan itulah, maka sektor kelapa sawit harus dikelola lebih profesional oleh negara,” kata Bambang Purwanto dilansir dari mnctrijaya.com, Kamis (10/11/2022).
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan soal hilirisasi kelapa sawit. Menurutnya, membicarakan hilirisasi tidak bisa sepotong-potong, harus lengkap agar tidak terjadi persepsi atau pemahaman yang salah.
Menurut dia, sawit yang sudah menjadi andalan Indonesia seharusnya dikawal dari hulu ke hilir. Dia menyarankan agar informasi pasar diperkuat, khususnya produk hilir sawit yang diminati pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Kemudian dengan mempertimbangkan return on investment (ROI) yang cenderung lama dan investasi yang cukup besar, maka diperlukan peran lembaga negara seperti BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).
Dia menyarankan agar dana dari pungutan ekspor kelapa sawit, digunakan untuk mendorong program hilirisasi dengan memberikan pinjaman kepada pengusaha yang akan memulai usaha atau membangun industri hilirisasi kelapa sawit.
Bahkan, lanjut dia, pemerintah mendorong pembukaan pabrik-pabrik Perkebunan Kepala Sawit di desa-desa dan BPDPKS harus konsen pada program ini. Dia berharap, kelapa sawit dari hulu ke hilir dijaga ketat agar semua stakeholders mendapatkan keuntungan dan penerimaan negara terus berjalan.
Untuk menjaga kelapa sawit, hilirisasi dikembangkan. Jika tidak, nanti over produksi karena masyarakat terus berkembang dalam menanam sawit sehingga jika tidak mendorong hilirisasi, nanti berbahaya bagi kelapa sawit.
“Juga administrasi perkebunan harus dibenahi. Dalam hal ini, BPDPKS harus berani turun ke lapangan untuk turut serta membenahi administrasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia karena kalau berharap dari pemerintah, bakal sulit dilakukan,” katanya. (Bie)
