Jakarta, JurnalBabel.com – Seorang prajurit TNI, Prada Ginanjar Arianda gugur saat terjadi kontak senjata antara TNI dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) pada Senin (15/2/2021) di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Menanggapi kejadian ini, Anggota Komisi I DPR Sukamta menyatakan duka cita yang mendalam dan merasa prihatin atas kejadian tersebut. Sukamta kembali mempertanyakan strategi pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua yang kompleks dan semakin banyak memakan korban dari TNI dan rakyat sipil.
“Sejak Januari sudah 4 anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 400/Banteng Raiders gugur. Padahal ini termasuk satuan khusus TNI yang handal, kalau kemudian terus berguguran boleh jadi strategi yang digunakan pemerintah saat ini tidak tepat. Kehilangan 1 nyawa anak bangsa itu sangat mahal harganya. Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi dalam penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/2/2021)
Wakil Ketua Fraksi PKS ini kembali menyoroti lemahnya sikap pemerintah dalam penanganan kelompok KKSB yang menyebabkan situasi instabilitas keamanan berlarut-larut di Papua.
“Gangguan keamanan di Papua ini masalah lama, berlarut-larut hingga puluhan tahun. Sementara dulu ada persoalan gangguan keamanan di Aceh bisa terselesaikan dengan baik, juga ancaman beberapa kelompok teroris seperti kelompok Santoso di Poso bisa ditangani dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan POLRI. Jadi rasanya aneh kalau pemerintah saat ini seakan tidak ada konsep untuk hadapi KKSB secara tuntas,” sesalnya.
Lebih lanjut anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga meminta pemerintah mengatasi akar masalah di Papua yang intinya adalah ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi dan ketertinggalan.
“Sehebat apapun pendekatan keamanan, kalau pemerintah tidak bisa hadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyaraat Papua, pasti akan jadi potensi gejolak. Selama ini sumber daya alam Papua disedot perusahan-perusahaan besar, tapi masyarakat kebanyakan masih hidup miskin dan terbelakang, ini jelas ketidakadilan yang nyata. Tugas pemerintah melindungi rakyat, bukan malah lindungi korporat. Ini yang semestinya segera diatasi pemerintah,” pungkasnya. (Bie)
