JurnalBabel.com – Senin ( 24/10/2022) Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara untuk menyerap informasi dari mitra kerja komisi XI di Sulawesi Utara agar terhimpun gambaran yang utuh dari semua mitra terkait dengan perkembangan ekonomi di Sulawesi Utara.
Dalam kunjungan kerja ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan beberapa catatannya.
Wakil ketua BAKN ini memberikan catatan atas paparan yang disampaikan oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Utara. Dalam paparannya, Bapenda menyampaikan proporsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara dengan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) nya.
Ia menyampaikan PAD Sulawesi Utara sebesar 42,89% dan pendapatan provinsinya 57,11%. Sementara itu, menurut Menko Perekonomian, sampai tahun 2021 seluruh daerah di Indonesia memiliki ketergantungan terhadap transfer dari pusat dengan angka yang masih sangat tinggi yaitu sebesar 80,1%. Bahkan menurut Menko Perekonomian, rata-rata PAD seluruh Indonesia hanya sebesar 12,87%.
“Sementara Sulawesi Utara, memiliki PAD sebesar 42,89%. ini sesuatu yang luar biasa, Karena ditengah banyaknya pemerintah provinsi dan kabupaten yang memiliki ketergantungan terhadap pusat masih sangat tinggi, Sulawesi Utara mampu bangkit,” tutur Anis.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menyoroti tentang pertumbuhan ekonomi yang dicatat oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara sebesar 5,93%.
Ia mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak terlena dengan angka. Akan tetapi perlu melihat realita kondisi ekonomi di lapangan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin bisa dinikmati oleh seluruh warga daerahnya. Pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu menjangkau atau bisa dinikmati oleh seluruh warga, karena itu tidak hanya kuantitas. Namun kualitas pertumbuhan ekonomi juga penting untuk diperbaiki,” ungkapnya.
Terakhir, Anis mengingatkan bahwa UMKM adalah faktor pendorong yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan pelaku UMKM yang lebih banyak bergerak di sektor pertanian di Sulawesi Utara, perlu dibuat pemetaan dan pendataan berapa prosentase UMKM yang go digital.
Selain itu Anis juga mendorong bank-bank Himbara untuk bisa lebih menjangkau kelompok UMKM yang undigitable agar mereka tidak terjerat kepada Pinjol dan sebagainya.
“Karena biasanya UMKM yang undigitable ini memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang rendah,” pungkasnya.
(Bie)
