Jakarta, JurnalBabel.com – Pencabutan atau deregulasi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag No 8/2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor akan mempercepat proses produksi, menggairahkan investasi hingga membuka lapangan pekerjaan. Hal tersebut juga diyakini akan membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR, Sartono Hutomo, menanggapi langkah deregulasi atau pencabutan kebijakan dan ketentuan impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Selama ini aturan tersebut banyak dikeluhkan oleh para pengusaha tanah air.
“Pencabutan Permendag No 8/2024 dan penerbitan 9 regulasi baru per sektor adalah langkah sistematis untuk menyederhanakan perizinan impor bahan baku dan barang modal,” kata Sartono kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).
“Ini akan mempercepat proses produksi, menggairahkan investasi, dan membuka lapangan kerja semua elemen krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sampai mencapi 8 %,” tambah Sartono.
Lebih lanjut, Sartono memandang, dengan skema klasterisasi yang akan diterapkan, pemerintah akan dapat lebih tanggap terhadap perubahan kebutuhan industri.
Tak hanya itu, Sartono mengatakan, dengan skema tersebut, sektor-sektor industri seperti tekstil, elektronik, dan bahan kimia akan berdampak positif.
“Khususnya , elektronik, dan bahan kimia sehingga kebijakan menjadi lebih tepat sasaran,” tegas Sartono.
Meski demikian, Sartono mengingatkan, pentingnya pemerintah untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian mencegah banjirnya impor yang merugikan industri domestik.
“Saya mengingatkan agar deregulasi itu tidak berarti ‘membuka keran’ impor secara leluasa,” kata Sartono.
Sartono menekankan, regulasi baru pengganti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) harus tetap menyertakan aturan teknis dan pengawasan ketat.
“Seperti mekanisme persetujuan impor (PI) pada sektor tekstil agar tenaga kerja dan produksi nasional tetap terlindungi,” ujarnya.
Sartono menambahkan, pemerintah juga juga harus memperkuat sistem kepabeanan di pelabuhan dan memastikan semua barang impor sesuai klasifikasi resmi usai dicabutnya Permendag 8/2024.
“Menghindari praktik under‑invoicing atau dumping yang bisa merusak daya saing industri lokal,” pungkas politisi Partai Demokrat ini.
