JurnalBabel.com – Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025, adanya kebijakan ini digadang-gadang menjadi kelanjutan dari keberhasilan QRIS, yang mana akan mempermudah transaksi digital lintas platform.
Dengan target penerapan penuh pada 2030, BI memiliki waktu lima tahun untuk memastikan sistem ini tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat. Walaupun begitu, Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak mengingatkan harus ada sosialisasi masif sebagai salah satu kunci keberhasilan Payment ID.
“BI harus aktif melakukan sosialisasi untuk menekan mispersepsi bahwa semua data pribadi dan keuangan masyarakat akan terbuka tanpa batas,” kata Amin dilansir dari situs resmi DPR RI, Kamis (14/8/2025).
Hal ini menjadi sorotannya lantaran muncul kekhawatiran publik karena kurangnya informasi yang benar. Padahal, menurutnya, Payment ID tidak akan memberikan akses penuh kepada BI untuk memantau seluruh aspek ekonomi individu.
“Yang bisa diakses hanya data yang relevan dengan transaksi, untuk mencegah kecurangan, penghindaran pajak, dan money laundering,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini.
Ia juga menambahkan, peta jalan implementasi Payment ID mencakup tiga fokus utama berupa membangun sistem yang kuat, menyusun regulasi yang komprehensif, dan melakukan edukasi publik.
“Keamanan data harus jadi prioritas, tapi sosialisasi tidak kalah pentingnya. Masyarakat perlu tahu manfaatnya dan apa yang tidak dilakukan sistem ini,” tegas Amin.
Menutup pernyataan, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini akan mengawal proses sosialisasi ini, termasuk mengawasi BI agar pesan yang disampaikan ke publik jelas, konsisten, dan tepat sasaran. Baginya, tanpa sosialisasi yang baik, resistensi publik bisa menghambat proses migrasi sistem pembayaran.
Diketahui, Bank Indonesia (BI) menegaskan Payment ID tidak diluncurkan bulan ini karena masih dalam tahap uji coba. Sebelumnya diberitakan, Payment ID merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat semua transaksi masyarakat.
“Sampai hari ini belum ada yang namanya Payment ID. Kita masih sandbox, uji coba, piloting, gitu ya. Itu yang masih kita kerjakan di BI,” kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono di Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).
Dicky melanjutkan, sistem ini akan diuji coba bersama pemerintah pada September 2025 terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai. Sedangkan penyaluran bansos nontunai sendiri merupakan kewenangan pemerintah.
