Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IX DPR, Ashabul Kahfi, mengaku sangat prihatin dengan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan dari penutupan PT Sritex dan PHK massal terhadap lebih dari 10.000 karyawan.
“Ini bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, tetapi juga soal dampak jangka panjang terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada industri tekstil,” kata Ashabul Kahfi kepada wartawan Senin (3/3/2025).
Ia memaparkan, Komisi IX DPR meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna meminimalisir dampak ekonomi dari kasus ini.
Pertama, perlu ada percepatan program restrukturisasi industri tekstil nasional agar perusahaan lain tidak mengalami nasib serupa.
“Pemerintah harus memastikan insentif bagi industri padat karya tetap tersedia, baik dalam bentuk relaksasi pajak, subsidi energi, maupun bantuan modal kerja,” ujarnya.
Kedua, perlindungan terhadap tenaga kerja harus lebih optimal. Komisi IX DPR mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyiapkan lowongan pekerjaan bagi korban PHK, tetapi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih sistematis.
“Pemerintah perlu memperkuat program pelatihan dan re-skilling tenaga kerja, terutama bagi mereka yang berusia di atas 40 tahun agar tetap kompetitif di pasar kerja,” tegasnya.
Ketiga, Komisi IX mendesak adanya transparansi dan percepatan dalam pencairan hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Jangan sampai para pekerja dirugikan akibat proses kepailitan yang berlarut-larut,” ujarnya.
Terakhir, pemerintah harus memperkuat sinergi dengan dunia usaha untuk menghindari PHK massal di sektor-sektor strategis lainnya.
Menurutnya, situasi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan industri dan ketenagakerjaan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Kami di Komisi IX akan terus mengawal isu ini dan memastikan kebijakan yang diambil berpihak kepada pekerja dan masyarakat luas. Jangan sampai ribuan keluarga kehilangan sumber penghidupan tanpa solusi yang jelas dari pemerintah,” pungkas Ketua DPW PAN Sulsel ini.
