Jakarta, JurnalBabel.com – Industri strategis selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah. Sebab itu, Pemerintahan mendatang harus hadir dan memprioritaskan skema pembiayaan industri strategis.
Anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo, mengatakan, agar industri strategis dapat lebih mandiri maka harus ada pengelolaan keuangan yang baik di tiap BUMN.
“Mampu mengelola dengan baik manajemen keuangan di setiap BUMN dalam hal ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mampu untuk diversifikasi bisnis agar tidak bergantung pada satu sektor,” ujar Sartono kepada wartawan, kemarin.
Karena itu, dia menekankan negara tentu harus selalu hadir dalam skema pembiayaan industri strategis sehingga ada proteksi dari pemerintah.
“Pertama dukungan penuh terhadap langkah-langkah perusahaan yang diambil demi kemajuan di industrinya masing-masing dan tentu juga harus jelas payung hukumnya,” katanya.
Dengan begitu, siapa saja yang menjadi pengambil keputusan merasa aman dalam setiap langkah bisnis yang diambil.
“Kalau kita masih menggunakan langkah-langkah yang kaku pasti tertinggal dari yang lain,” ucapnya.
Selain itu, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tentu diperlukan untuk membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkualitas.
Salah satu industri strategis yang saat ini sedang terbelit masalah keuangan adalah PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).
Langkah penyelamatan perusahaan membutuhkan dukungan dari para pihak agar KRAS tetap bisa menjalankan bisnis inti industri baja yang memiliki dampak multiplier luas.
Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) mengalami kerugian sebesar Rp2,03 triliun.
Sumber: sindonews.com
