Jakarta, JurnalBabel.com – Wakil Ketua Komisi II DPR, Syamsurizal, mempertanyakan kondisi tingkat kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah-daerah perbatasan yang masih di bawah garis.
Diketahui tingkat gini rasio secara nasional sebesar 0,375 sampai 0,378 yang dianggap masih cukup tinggi dan memperlihatkan belum terjadinya pemerataan pendapatan masing-masing penduduk.
“Apalagi menurut pendapat kami gini rasio itu akan semakin tinggi dan jauh dari titik nol pada daerah-daerah perbatasan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pembangunan infrastruktur yang ada di pedesaan, tingkat pembangunan manusianya, bahkan secara nasional saja masih pada angka kurang lebih 73 persen, jauh dari seratus persen. Artinya tingkat pembangunan manusia (IPM) masih jauh,” kata Syamsurizal saat Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (7/6/2022).
Rapat tersebut juga berlangsung bersama Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, serta Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila.
Lebih lanjut, Syamsurizal, memaparkan bahwa tingkat kemiskinan nasional masih sangat tinggi walaupun masih sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Namun sepertinya investasi yang diharapkan belum menggembirakan untuk dalam negeri.
Bahkan untuk tingkat pengangguran sekarang di situ disebutkan 5,3 persen sampai 6 persen. Ini juga masih sangat tinggi.
“Maka ketika itu dibacakan di depan kami, saya dapat memastikan itu bahwa tingkat kesetaraan masyarakat pedesaan masih belum menggembirakan, dan belum terangkat,” ungkap Syamsurizal.
Untuk itu ia bilang, perlu solusinya investasi daerah, khususnya daerah pedesaan. Serta upaya untuk meningkatkan IPM ini tidak di kota saja, tapi juga di daerah pedesaan supaya bisa membangun sekolah-sekolah yang lebih baik kualitasnya di daerah-daerah pedesaan, dan yang paling penting adalah peningkatan kualitas infrastruktur pedesaan.
“Karena ketika di Aceh terjadi tsunami besar dan beberapa negara besar menyimpulkan bahwa ketika itu kenapa Indonesia miskin masyarakatnya, karena infrastruktur pedesaan yang belum terbangun secara optimal,” jelasnya.
Politisi dari fraksi PPP ini juga berharap kondisi faktual tentang pedesaan dan kehidupan daerah perbatasan itu perlu dijadikan rujukan saat penyusunan anggaran tahun 2023 mendatang. Karena sejatinya masih ada waktu untuk dilakukan pembahasan anggaran baik dalam rapat konsinyasi atau lainnya. (Bie)
