Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Husni, mengapresiasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh.
Ia menilai respons cepat BNPB berkontribusi signifikan dalam menekan jumlah korban jiwa dan tingkat kerusakan akibat bencana.
Apresiasi tersebut disampaikan Husni secara langsung kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
“Kepada BNPB, saya terus terang, Pak Jenderal, ini perlu saya laporkan kepada teman-teman di Komisi VIII. Pada tanggal 20 terjadi banjir bandang di Sumatera Utara, dan tanggal 25 saya langsung mendapat laporan dari salah satu bupati di Sumatera Utara. Laporan itu langsung direspons oleh Kepala BNPB,” ujar Husni.
Ia menjelaskan, peristiwa banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah memiliki karakteristik kejadian yang relatif sama. Namun, perbedaan kecepatan penanganan berdampak pada perbedaan jumlah korban dan tingkat kerusakan.
“Banjir bandang di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah kejadiannya sama, masalahnya sama. Tetapi karena lebih dulu ditangani di Tapanuli Selatan, tingkat korban meninggal dan tingkat kerusakannya jauh lebih rendah dibandingkan Tapanuli Tengah,” ungkapnya.
Husni menilai kehadiran langsung Kepala BNPB di lokasi bencana menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan serta koordinasi lintas daerah dan lintas instansi.
“Setelah Pak Jenderal hadir langsung di lokasi, baru kemudian gubernur datang. Dari situ kami melihat pergerakan BNPB ini sangat luar biasa,” katanya.
Legislator asal dapil Sumatera Utara ini juga mengapresiasi komitmen BNPB yang hadir cukup lama di wilayah terdampak, termasuk di Aceh, sebagai bagian dari upaya penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana.
“Apapun ceritanya, saya rasa Bapak hampir dua bulan berada di Aceh. Itu menunjukkan keseriusan dalam menangani bencana,” ujarnya.
Meski demikian, Husni turut menyoroti keterbatasan peralatan dan dukungan anggaran yang dimiliki BNPB dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana di berbagai daerah.
“Dengan anggaran yang sedemikian terbatas, bahkan untuk peralatan kebencanaan yang hampir tidak ada, BNPB tetap bekerja maksimal. Memang peralatan masih kurang, kemungkinan besar karena faktor keterbatasan anggaran,” katanya.
Ia menyebut BNPB telah menyalurkan berbagai bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), seperti kendaraan tangki air dan armada pendukung lainnya, meskipun jumlahnya dinilai masih belum ideal.
“Kami melihat banyak bantuan BNPB kepada BPBD, seperti mobil tangki air dan kendaraan pendukung lainnya, walaupun jumlahnya masih terbatas,” ucap Husni.
Lebih lanjut, Husni menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI mendukung penuh penguatan peran BNPB, khususnya dalam pemulihan pascabencana dan peningkatan kapasitas nasional penanggulangan bencana.
“Insyaallah kami mendukung penuh agar pemulihan pascabencana dapat berjalan maksimal, dan kekuatan utama dalam hal ini memang ada di BNPB,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga mendorong adanya penguatan kelembagaan penanggulangan bencana ke depan, termasuk wacana pembentukan kementerian khusus kebencanaan agar penanganan bencana di Indonesia dapat berjalan lebih kuat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
“Kita kejar ke depan agar bisa dibentuk kementerian kebencanaan, sehingga penanganan bencana menjadi lebih kuat dan terkoordinasi,” tandas Husni.
