JurnalBabel.com – Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Husni, menekankan pentingnya forum Jagong Masalah Umrah dan Haji (JAMARAH) sebagai wadah untuk menyerap aspirasi, melakukan pengawasan, dan mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Kegiatan ini berlangsung di Medan pada 12 Oktober 2025 dan Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) pada 16 Oktober 2025.
Menurut Husni, JAMARAH memiliki peran strategis dalam menjamin pelayanan haji dan umrah yang akuntabel dan transparan. Selain menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, forum ini juga memperkuat fungsi pengawasan DPR.
“JAMARAH bukan sekadar forum sosialisasi, tetapi ruang dialog antara masyarakat, DPR, dan pemangku kebijakan agar setiap aspirasi terkait ibadah haji dan umrah tersampaikan dan direspons secara konkret,” ujar Husni.
Sebagai mitra Kementerian Agama, Komisi VIII DPR bertugas mengawasi seluruh tahapan ibadah haji, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. JAMARAH menjadi sarana untuk mengidentifikasi masalah lapangan dan merumuskan solusi demi peningkatan kualitas layanan jamaah.
“Semua langkah ini bertujuan agar hak-hak jamaah terlindungi dan penyelenggaraan haji serta umrah semakin berkualitas,” tegasnya.
Legislator dapil Sumut ini menjelaskan, JAMARAH memberikan manfaat besar, baik bagi masyarakat sebagai sumber informasi terpercaya, maupun bagi lembaga seperti Kemenag dan BPKH sebagai bahan evaluasi.
“Dari kegiatan seperti inilah kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap hoaks seputar keberangkatan dan biaya haji yang beredar di media sosial.
“Forum seperti JAMARAH ini menjadi ruang penting untuk meluruskan informasi dan memastikan masyarakat mendapatkan data valid langsung dari sumber resmi,” ucapnya dilansir dari situs resmi Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Selasa (22/10/2025).
Ia mendorong pembentukan forum komunikasi haji di daerah untuk memperkuat literasi keagamaan. JAMARAH juga dianggap sebagai momentum untuk mendukung transisi kelembagaan haji dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji (BPH), sebagaimana disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Juli 2025.
“Perubahan ini tentu membutuhkan pengawasan ketat agar pelayanan kepada jamaah tetap terjaga bahkan semakin baik. DPR hadir memastikan proses transisi itu berjalan lancar,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, Husni menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak demi pelaksanaan haji yang aman dan bermakna bagi jamaah.
“Ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati. Melalui JAMARAH, kita ingin memastikan para jamaah dapat berangkat dan kembali dengan selamat, serta mendapatkan pengalaman spiritual terbaik,” pungkasnya.
