Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto menyatakan, fraksinya di DPR mendukung desain kebijakan APBN tahun 2024 yang difokuskan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi.
Fraksi Gerindra juga mendukung tema kebijakan fiskal tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan bekelanjutan.
“Tema tersebut relevan dengan semangat kita bersama lebih cepat mewujudkan pertumbuhan yang tinggi, pemerataan, serta ramah lingkungan,” kata Wihadi dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta, (22/8/2023).
Mengenai target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,2 persen, Fraksi Partai Gerindra menilai asumsi ini lebih rendah dari usulan awal pemerintah pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) R-APBN 2024, sebesar 5,3 persen hingga 5,7 persen. target tersebut juga di bawah target pertumbuhan ekonomi 2023 dan realisasi tahun 2022 yang sebesar 5,3 persen.
Namun demikian Fraksi Partai Gerindra menilai hal ini masih cukup realistis dan bisa dimaklumi.
”Mengacu pada capaian pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, perekonomian Indonesia telah pulih lebih cepat sejak 2021 dengan pertumbuhan mencapai 3,7 persen, lalu pada 2022 tumbuh 5,31 persen dan pada kwartal I-2023 tubuh 5,03 persen (yoy). Kami memandang target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen yang ditetapkan pemerintah merupakan target yang realistis. Penurunan target pertumbuhan ekonomi dari rentang 5,3 persen hingga 5,7 persen menjadi 5,2 persen bisa dimaklumi mengingat kondisi yang dihadapi saat ini, yang masih penuh ketidakpastian serta dinamika ekonomi global,” urai Anggota Komisi III DPR dari dapil Jawa Timur ini.
Sebagaimana diketahui, beberapa lembaga internasional seperti ADB, Bank Dunia serta IMF dalam outlook ekonomi 2023 dan 2024, juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi sebesar 4,8 persen (ADB), 4.9 persen (Bank Dunia) dan 5% (IMF).
(Bie)