Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak ingatkan janji Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang akan membentuk Indonesia Incorporated beberapa waktu lalu. Realisasi hal itu bisa sejalan dengan diberlakukannya kerjasama dagang antara negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dengan Jepang (AJCEP), kata Amin usai Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan, Selasa (8/12/2020).
Raker antara Komisi VI DPR dengan Mendag menyepakati perubahan Perjanjian AJCEP yang sebelumnya baru mencakup elemen perdagangan barang menjadi diperluas dengan memasukkan tiga Bab baru terkait Perdagangan Jasa, Movement of Natural Persons (MNP), dan Investasi ke dalam Perjanjian AJCEP.
Menurut Amin, sejumlah BUMN antara lain di bidang infrastruktur, telekomunikasi, aviasi, pangan, dan perikanan bisa memanfaatkan kerjasama dagang tersebut, termasuk pengiriman tenaga kerja terampil spesifik yang menguasai teknologi di bidang tersebut. Setiap tahun Jepang membutuhkan tenaga kerja terampil lebih dari 300 ribu orang akibat fenomena menurunnya jumlah penduduk usia muda di sana.
Data dari Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang mengungkapkan, tahun 2018 lalu, seperempat pekerja konstruksi Jepang berusia 60 tahun atau lebih. Sedangkan penduduk berusia 15 – 29 tahun hanya menyumbang 11,0 persen dari angkatan kerja. Dengan tren penuaan angkatan kerja, sektor konstruksi Jepang menghadapi kekurangan tenaga kerja yang serius beberapa tahun ke depan.
“Ini kesempatan bagus, kita harus mempersiapkan dan berdayakan tenaga kerja yang bisa memenuhi kebutuhan dan persyaratan Jepang maupun negara ASEAN,” kata Amin.
Amin berharap, Kementerian BUMN segera merealisasikan Indonesia Incorporated yang akan menyiapkan BUMN-BUMN Indonesia agar bisa bersaing di kancah global. Pemanfaatan kerjasama dagang antara Indonesia dengan berbagai negara mendapat dua manfaat sekaligus.
Pertama, memperkuat bisnis BUMN sehingga kontribusinya bagi pendapatan negara meningkat. Kedua, terciptanya lapangan kerja, khususnya tenaga kerja terampil melalui proyek-proyek BUMN di mancanegara.
“Pascaresesi ekonomi, salah satu sektor yang pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat lama adalah penciptaan lapangan kerja. BUMN harus memanfaatkan momentum kerjasama dagang ini untuk menjadi ujung tombak penciptaan lapangan kerja,” beber Anggota DPR dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) tersebut.
Menurut Amin, kerjasama dagang lainnya yang dibahas Komisi VI DPR dengan Mendag adalah kerjasama dagang dengan Mozambik. Negara yang terletak di Afrika Tenggara itu selama ini mengimpor antara lain produk kelapa sawit dan turunannya, produk perikanan, pertanian, kertas, dan tekstil.
“Indonesia harus memanfaatkan peluang ini secara maksimal, bukan hanya koordinasi antar kementerian terkait, namun juga antara pemerintah pusat dan daerah,” tambah Amin.
Banyak potensi komoditas unggulan daerah yang bisa ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi persyaratan ekspor serta diberikan kemudahan proses perizinannya. Amin juga meminta agar produk usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia bisa memanfaatkan kerjasama dengan Mozambik ini.
“Pemerintah harus serius menciptakan pasar dan memfasilitasi UMKM agar produknya bisa merambah ke mancanegara. Hal yang paling dibutuhkan bagi UMKM untuk bangkit saat ini adalah jaminan pasar dan akses pemasaran produk mereka,” kata Amin.
Lebih lanjut Amin mengatakan, kerjasama dagang yang dijalin Indonesia, baik kerjasama ASEAN dengan Jepang maupun kerjasama dagang Indonesia dengan Mozambik harus berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil, pekerja, maupun petani.
“Pemulihan daya beli masyarakat saat ini masih belum berjalan dengan baik, padahal daya beli masyarakat menjadi salah satu kunci penting agar Indonesia keluar dari jurang resesi ekonomi saat ini,” pungkasnya. (Bie)
