Jakarta, JurnalBabel.com – Ketua Departemen Perekonomian Nasional DPP Partai Demokrat, Sartono Hutomo, menyatakan isu ekonomi hingga keadilan dalam penegakan hukum harus menjadi perhatian serius di Pemilu 2024.
Untuk ekonomi, Sartono mengutip pernyataan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini yang mengatakan, pemerintahan periode Presiden Jokowi akan mewariskan utang lebih dari Rp 10.000 triliun untuk pemerintahan periode mendatang.
Saat ini pemerintahan Jokowi diketahui memiliki utang yang mencapai Rp 7.733 triliun atau hampir menyentuh Rp 8.000 triliun. Utang sebesar Rp 7.733 triliun tercatat di awal tahun 2023.
“Saat ini hampir Rp 8000 triliun bahkan pengamat ekonomi menyebut hutang bisa mencapai 10.000 triliun di akhir pemerintahan Jokowi,” kata Sartono, kemarin.
Sartono menegaskan, isu di sektor ekonomi seperti kesejahteraan rakyat, daya beli hingga urusan kemiskinan harus menjadi fokus untuk diselesaikan di rezim baru pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 2024.
“Isu utama ekonomi, kesejahteraan rakyat daya beli rakyat dan kemiskinan,” paparnya.
Sartono secara khusus memberikan atensi soal isu penciptaan lapangan kerja. Pasalnya, berdasarkan data diawal tahun 2023 sudah ada 7,9 juta pengangguran di Indonesia saat ini.
“Penciptaan lapangan kerja sebagaimana di ketahui berdasarkan data awal 2023 saja sudah ada 7,9 juta pengangguran di indonesia,” ungkapnya.
Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini juga mengingatkan, pentingnya menegakkan keadilan hukum yang tidak tebang pilih. Tak hanya itu, demokrasi terkait kebebasan dalam berekspresi harus menjadi perhatian dan harus diselesaikan oleh rezim berikutnya.
“Menegakkan keadilan hukum tidak tebang pilih demokrasi kebebasan dalam berekpresi rakyat takut berbicara adanya intimidasi dan tekanan dari pihak tertentu dan lain,” jelasnya.
Dengan demikian, Anggota Komisi VII DPR ini menengaskan isu-isu tersebut harus dapat diselesaikan oleh rezim pemerintahan berikutnya pengganti Presiden Jokowi pasca 2024.
“Isu ekonomi kesejahteraan rakyat daya beli rakyat hingga kemiskinan penciptaan lapangan kerja penyelesaian utang pemerintah masalah keadilan hukum harus menjadi fokus untuk diselesaikan di rezim berikutnya,” pungkasnya.
(Bie)
