JurnalBabel.com – Anggota Komisi XII DPR, Dipo Nusantara Pua Upa, memberikan catatan serius terkait ketahanan energi di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR ke Provinsi NTT, Kamis (9/4/2026).
Ia menyoroti kendala distribusi BBM dan akses kelistrikan yang dinilai masih memerlukan perhatian besar dari pemerintah pusat dan mitra terkait.
Terkait persoalan BBM, Dipo menegaskan bahwa alasan klasik seperti cuaca buruk atau kerusakan kapal sudah tidak relevan lagi untuk membenarkan kelangkaan stok yang berulang, khususnya di NTT.
“Terus ada kapal yang rusak, ya kan. Itu kan nggak bisa dijadikan alasan lagi. Karena itu sudah terjadi berulang-ulang dan mereka juga harusnya tahu bahwa di bulan-bulan tertentu di NTT itu ada musim-musim gelombang yang emang kapal untuk bersandar itu susah,” tegas Dipo usai menghadiri pertemuan dengan Ditjen Migas dan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direksi PLN, Pertamina, dan Pertamina Patra Niaga.
Sebagai solusi, Politisi PKB ini mendesak Pertamina Patra Niaga untuk membangun fasilitas penyimpanan atau storage baru, khususnya di Kabupaten Nagekeo.
Menurutnya, lokasi tersebut sangat strategis karena menyangga kebutuhan tiga wilayah sekaligus, yakni Kabupaten Nagekeo, Ngada, dan sebagian besar Manggarai Timur.
Dipo menambahkan, kebutuhan BBM di wilayah tersebut sangat tinggi, terlebih dengan status kawasan pariwisata premium dan adanya satuan militer baru.
Pihaknya juga meminta agar perizinan penambahan SPBU di NTT dipermudah karena jumlahnya yang masih sangat minim.
“Di Kabupaten Nagekeo itu ada hampir 3.000 orang tentara yang satu peleton. Jadi itu membutuhkan BBM yang sangat tinggi. Nah, SPBU juga perlu. Itu karena SPBU di NTT, terutama daratan Flores, sangat sedikit sekali dan kita juga nggak gampang buka SPBU karena modalnya juga besar,” ungkapnya.
Butuh Sumber Listrik Baru
Di sektor kelistrikan, Dipo menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sangat tinggi. Mengingat letak geografis antar desa yang berjauhan, terutama di wilayah Flores Timur, Lembata, hingga Alor, pembangunan jaringan listrik memerlukan pendekatan yang spesifik.
“Saya mengusulkan pembangunan listrik itu di setiap provinsi beda-beda. Tidak semua bisa dipakai diesel, dan tidak semua bisa dengan tenaga surya. Kayak di Sulawesi ada yang tenaga angin, tapi saya berharap di NTT itu bisa ditingkatkan masalah geotermalnya, dan masalah panas. Panas geotermal, panas bumi, dan termasuk sinar mataharinya yang tenaga surya itu,” kata Dipo.
Terkait dengan dukungan anggaran, Dipo menyampaikan informasi positif berdasarkan hasil pertemuan dengan General Manager PLN NTT dan pihak Ditjen Gatrik.
Ia menyebutkan adanya peningkatan alokasi dana untuk memperkuat kelistrikan di wilayah tersebut agar akses listrik bagi masyarakat semakin luas. Dengan peningkatan anggaran ini, diharapkan kendala jaringan di daerah-daerah terpencil dapat segera teratasi.
“Ada penambahan di APBN-nya. Ada penambahan hampir 500 miliar kalau nggak salah. Eh setengah, saya lupa tadi, tapi datanya ada, yang jelas sudah meningkat untuk penambahan listrik-listrik itu,” pungkas Dipo.
