Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komosi VIII DPR, Muhammad Husni, mengkritik dengan keras terkait asumsi dari pihak airlines baik itu Garuda Indonesia maupun Saudi Airlines yang menerapkan penerbangan rerouting (pengubahan rute penerbangan) haji 2026 yang memakan tambahan waktu tempuh 4 jam dan menambah avtur sebanyak 17 ton.
“Setahu saya maksimal 10 ton, 1 jam penerbangan pesawat berbadan besar itu cuma 2,5 ton. Belum lagi Garuda Indonesia berasumsi menambah 4 jam rute penerbangan akibat ada waktunya mengelilingi dan sebagainya,” kata Husni dalam Rapat Kerja dengar pendapat antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Haji dan Badan Pelaksana Haji, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026.
Husni menegaskan, kesepakatan antar pihak airlines dengan pelaksana haji yang sudah ditetapkan dalam rapat bersama komisi VIII DPR RI harusnya dijalankan sesuai kontrak yang telah diputuskan.
Ia pun mempertanyakan kontrak penerbangan dengan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines.
“Harga sudah diputus, saya nggak tahu apakah BPKH sudah membayar. Biasa segala sesuatu yang sudah dibayar, ya ikutin kontrak. Force Majeure bukan urusan kita lagi dan itu juga ada yang memutuskan. Jangan ujuk-ujuk minyak naik, minta Force Majeure, minyak turun diam saja. Ini bisnis pak, tidak fair kayak gitu,” tegasnya.
Selain itu, beliau juga menyoroti hal-hal krusial dalam pengubahan rute penerbangan ini supaya disiapkan skenario-skenario baru agar tidak terjadinya keterlambatan sampainya jemaah haji.
“Tentunya Kemenhaj harus membuat skenario-skenario baru. Jangan sampai gara-gara 4 jam kita masih pakai skenario lama, gara-gara bergeser 4 jam, masalah hotel kita bisa tidak diterima untuk masuk,” jelasnya.
Legislator Fraksi Partai Gerindra asal dapil Sumatera Utara ini ini juga belum melihat adanya hotel-hotel cadangan bila terjadi masalah-masalah dari keterlambatan 4 jam ini, yang hinggi kini kita belum membuat skenario-skenario tentang perubahan rute penerbangan.
