Jakarta, JurnalBabel.com – Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensa), menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih (KMP) yang baru diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli lalu. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki data berupa profil lengkap desa seluruh Indonesia.
Menurutnya, data itu sangat penting untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat desa terhadap program nasional tersebut.
“Ini kita ngomongin Koperasi Merah Putih. Ternyata kita tidak punya data-data profil desa yang berjumlah 80 ribu itu. Maksudnya, bukan cuma nama desa A, tapi desa A ini penduduknya berapa banyak? pekerjaannya apa saja? kebutuhannya apa saja? sehingga bisa disesuaikan dengan koperasinya,” kata Hensa dikutip dari voi.id, Jumat (25/7/2035).
Hensa menilai program tersebut Koperasi sangat bagus karena ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui penguatan ekonomi berbasis gotong royong dan kemandirian. Namun, bila datanya tidak ada akan rentan bermasalah.
“Kalau bicara data, saya juga kaget, saya kira BPS punya, saya pikir juga BKKBN punya atau Kementerian punya? Ternyata tidak punya,” sesal Ketua Umum IKA FIKOM Universitas Padjajaran itu.
Sebab itu, Hensa menyarankan agar program tersebut dibarengi dengan rencana bisnis yang jelas. Hal itu penting untuk menjaga kemungkinan buruk seperti gagalnya masyarakat desa mengembalikan pinjaman yang diperoleh dari KMP.
“Ini uang gede kan, bayangkan saja Rp3 sampai 5 miliar. Jadi benar tuh, pertanyaan DPR, mana business plan-nya? jangan sampai mereka meminjam tidak bisa mengembalikan, akhirnya disita-sita,” ujarnya.
Pendiri lembaga survei KedaiKopi ini berharap pemerintah menjadikan program ini sebagai pendorong prioritas perbaikan data komprehensif masyarakat sebagai program nasional.
“Memang fundamental data kita mesti diberesin, musti dibenerin,” tegasnya.
