Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto, menilai kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sangat luar biasa dalam menangani masalah pertanian di Indonesia, yang didalamnya ada peran serta Kementerian/Lembaga lain.
Namun, kata pria yang biasa disapa PakDhe ini, Mentan tidak bisa mengendalikan peran Kementerian/Lembaga lain itu.
Untuk mengatasi hal tersebut, PakDhe meminta Mentan harus memiliki program terpadu dengan membuat payung hukum, baik itu melalui Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Presiden (Perpres).
“Agar pak Menteri (Mentan) bisa mengendalikan Kementerian/Lembaga yang ikut campur dalam mengelola lahan pertanian,” kata PakDhe dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Pemerintah yang dihadiri oleh Mentan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).
Lebih lanjut politisi Partai Demokrat ini menyontohkan program Food Estate yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi.
PakDhe menilai Mentan tidak bisa mengoptimalkan program tersebut karena irigasinya tidak dikerjakan secara optimal oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Ini contoh Kementerian Pertanian tidak bisa mengendalikan Kementerian PUPR. Tapi kalau ada program terpadu, pak Menteri sebagai leading sector bisa mengendalikan. Buat jadwal, melakukan pengawasan juga bisa,” jelasnya.
Legislator asal dapil Kalimantan Tengah ini menandaskan, permintaan atau usulannya tersebut harus menjadi perhatian khusus Mentan.
“Harus hati-hati pesan saya ini pak Menteri. Harus jadi perhatian serius, karena kalau tidak nanti yang bertanggungjawab pak Menteri,” kata PakDhe. (Bie)
