Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra, Muhammad Husni, menyoroti program dari pemerintah terkait bantuan sosial atau bansos yang tidak tepat sasaran.
Husni mengatakan, Bansos yang tidak tepat sasaran ini menyebabkan banyak masyarakat yang seharusnya menerima bansos meninggal dunia.
Selain itu, lanjut Husni, hal ini disebabkan juga akibat masih banyak masyarakat sudah tidak berhak menerima bansos pindah alamat, namun masih tetap menerima bansos.
“Dan yang paling luar biasa malah di DKI Jakarta yang rumah gedong, harga tanahnya puluhan miliar, terima juga bantuan, dan tanpa rasa malu,” ungkap Husni dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Seban itu, Husni meminta Kementerian Sosial atau Kemensos memberikan kewenangan kepada Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai mitra kerja, sebagai pihak yang bisa melakukan pendataan bansos melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
“Jadi Komisi VIII DPR periode lalu menjadi bagian yang mendata, mendapat slot untuk DTKS, kemarin sudah tidak ada lagi. Mohon ini dihidupkan karena terus terang kita anggota komisi 8 benar-benar turun ke lapangan. Mohon kita diberikan bagian dari pendataan orang-orang yang memerlukan bantuan,” kata Husni.
Selain itu, Husni juga meminta kepada Menteri Sosial dan jajarannya untuk memperhatikan masalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga tidak tepat sasaran.
“Masalah PKH harus diperhatikan dan tepat sasaran,” pungkas legislator asal dapil Sumatera Utara ini.
(Bie)
