JurnalBabel.com – Anggota Komisi XI DPR, Amin Ak, mengingatkan lonjakan kebutuhan pada komoditas pokok seperti beras, sayuran, daging, dan telur, tidak boleh hanya menguntungkan pelaku usaha besar, sementara petani dan pelaku UMKM kecil kembali terpinggirkan.
Hal itu ia sampaikan usai Kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (14/11/2025), dengan bertemu Bank Indonesia, serta jajaran Pemerintah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur dalam rangka memastikan langkah-langkah stabilisasi harga berjalan efektif di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Amin menjelaskan Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan tekanan permintaan tinggi menjelang dua momentum besar, yakni implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Keduanya berpotensi memicu gejolak harga apabila tidak diantisipasi secara menyeluruh oleh pemerintah daerah bersama TPID.
“Permintaan meningkat tajam, hukum ekonominya jelas, harga bergerak naik. Yang kami tekankan adalah bagaimana program pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi semua, bukan hanya bagi pengusaha besar,” ujar Amin dilansir dari situs resmi DPR RI.
Lebih lanjut Amin mengapresiasi laporan TPID dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa inflasi daerah masih dalam kategori terkendali. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sejumlah komoditas strategis seperti beras dan telur masih mengalami fluktuasi tinggi di tingkat masyarakat.
Ia mencontohkan harga telur yang beberapa kali melonjak hingga Rp30.000 per kilogram, namun pada periode lain justru turun hingga Rp16.000, kondisi yang membuat banyak peternak UMKM gulung tikar karena tidak mampu menutup biaya produksi.
“Kalau harga berada di kisaran Rp23.000–24.000, peternak UMKM masih bisa bertahan. Tapi saat harga jatuh ke Rp16.000 selama berbulan-bulan, yang bertahan hanya perusahaan besar. Ini tidak boleh terulang,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Maka dari itu, Amin mendorong agar program MBG dimanfaatkan sebagai peluang memperkuat rantai pasok dari petani dan UMKM lokal, bukan memberi ruang dominan kepada pemasok besar.
Selain itu, Ia juga meminta TPID untuk bersinergi dengan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) guna memperluas akses permodalan bagi UMKM sehingga mereka dapat memenuhi permintaan tanpa kalah bersaing.
“Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi penonton. Mereka juga harus merasakan berkah dari permintaan yang meningkat ini,” tambahnya.
Legislator yang juga Wakil Ketua BAKN DPR ini pun menyoroti perlunya perencanaan yang lebih sistematis, tidak sekadar mengandalkan operasi pasar insidental.
Menurut Amin, pemerintah daerah dan BI harus menggunakan data produksi serta pola kebutuhan tiap wilayah untuk memperkuat distribusi, logistik, dan penyerapan hasil pertanian.
“Mulai Nataru hingga Idul fitri, lonjakan permintaan pasti terjadi. Karena itu kerja pengendalian inflasi harus benar-benar terencana, terukur, dan kolaboratif,” pungkas legislator dapil Jatim IV.
