Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, mencermati turunnya angka Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) yang diumumkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 10 September 2025 lalu.
Pada Agustus 2025, IKLK kembali masuk ke zona pesimis yakni di bawah 100 atau tercatat sebanyak 93,2, sehingga menjadikan IKLK empat bulan berutut-turut berada di area pesimis sejak Mei 2025.
“Menurunnya optimisme terhadap pekerjaan berpotensi menekan konsumsi rumah tangga, karena masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Jika berlanjut, hal ini dapat melemahkan permintaan domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional,” ujar Anis di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/9/2026).
Legislator PKS ini mengingatkan selain IKLK, BI juga mengungkap terjadinya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2025.
IKK digunakan untuk mengukur tingkat optimisme atau pesimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan. BI menyebut IKK Agustus menurun ke level 117,2 dari sebelumnya 118,1 dibulan Juli.
“Meskipun masih di level optimis karena masih di atas 100, namun eksekutif perlu merespon terhadap penurunan IKK, karena angka 117,2 adalah yang terendah sejak September 2022 atau hampir tiga tahun terakhir,” katanya.
Anis berpandangan bahwa melemahnya Indeks Keyakinan Konsumen akan berdampak pada melemahnya konsumsi masyarakat.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Menteri Keuangan yang baru, yaitu fokus mengupayakan peningkatan konsumsi masyarakat dan daya beli, karena berdasarkan kajian, jika konsumsi meningkat disebut investasi akan bergerak juga,” ujarnya.
Anis berpendapat Menkeu bisa saja mengeluarkan kebijakan yang mendorong naiknya daya beli masyarakat atau konsumsi, salah satu solusinya adalah dengan menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).
“Ide menaikan PTKP pada 2 tahun lalu PKS pernah menyampaikan, kebijakan ini berpotensi mendorong perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat,” paparnya.
Pilihan kebijakan lainnya untuk menaikan optimisme konsumen menurut Anggota Badan Anggaran DPR RI ini adalah dengan beragam kebijakan fiskal ekspansif baik itu subsidi, pemotongan pajak, ataupun cash transfer.
