Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XII DPR, Dipo Nusantara Pua Upa, menilai modifikasi cuaca yang dilakukan pemerintah untuk menekan risiko banjir dan longsor di sejumlah wilayah Jawa hanya bersifat solusi jangka pendek.
Upaya tersebut dinilai penting dalam kondisi darurat, namun tidak dapat dijadikan satu-satunya andalan dalam penanggulangan bencana.
“Modifikasi cuaca itu sifatnya reaktif dan temporer. Ia hanya menunda atau mengurangi curah hujan sesaat. Kalau persoalan hulunya tidak dibenahi, banjir dan longsor akan terus berulang,” tegas Dipo Nusantara, Kamis (29/1/2026).
Menurut Dipo, modifikasi cuaca seperti penyemaian awan memang dapat membantu mengurangi intensitas hujan dalam waktu tertentu.
Namun, langkah ini tidak menyentuh akar persoalan yang menyebabkan banjir dan longsor berulang, seperti kerusakan lingkungan, buruknya tata kelola daerah aliran sungai (DAS), hingga lemahnya sistem mitigasi bencana.
“Mayoritas pemicu banjir dan longsor akhir-akhir ini karena kerusakan lingkungan dan buruknya tata kelola DAS. Harusnya faktor-faktor itu yang dikelola secara intensif dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya memiliki rencana jangka panjang dan berkelanjutan dalam menghadapi potensi bencana, terlebih Indonesia merupakan negara yang secara geografis sangat rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan.
Politisi PKB ini menilai, modifikasi cuaca harus diiringi dengan pembenahan struktural, seperti normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, rehabilitasi daerah resapan air, serta penataan tata ruang yang tegas dan berkelanjutan.
“Tanpa normalisasi sungai, tanpa perbaikan drainase, tanpa perlindungan kawasan hutan dan resapan, modifikasi cuaca tidak akan maksimal. Bahkan hanya menjadi solusi sesaat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dipo mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi bencana sebagai langkah utama pencegahan. Mitigasi, menurutnya, mencakup upaya mengurangi risiko bencana sejak sebelum bencana terjadi, bukan sekadar penanganan saat kondisi darurat.
“Indonesia tidak bisa terus mengandalkan solusi instan. Yang dibutuhkan adalah kebijakan mitigasi yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang agar risiko bencana dapat ditekan secara nyata,” jelas Dipo.
Ia berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam menyusun strategi penanggulangan bencana yang komprehensif, sehingga kejadian banjir dan longsor tidak terus berulang setiap musim hujan.
