Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mengingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/BASARNAS) untuk meningkatkan sinergi dengan kementerian dalam mengantisipasi bencana secara komprehensif.
Menurutnya, dengan pagu anggaran yang mencapai angka miliaran rupiah, bisa dimanfaatkan untuk melengkapi sarana prasarana alat pendeteksi dini bencana yang sangat dibutuhkan masyarakat luas.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Sestama BMKG, Sestama BNPP/BASARNAS dan Deputi Perencanaan BPWS, Senin (7/9/2020), Aras mencontohkan masyarakat di dapilnya Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan salah satu wilayah rawan bencana.
“Tercatat, pada Juli 2020 terjadi 93 kali kejadian bencana di Sulsel. Sulsel juga memiliki tiga patahan sesar aktif penyebab gempa. Maka, kami mendorong pemerintah lebih bersinergi untuk melakukan antisipasi bencana secara komprehensif. Misalnya, dengan pagu anggaran yang mencapai miliaran bisa melengkapi sarana prasarana alat pendeteksi dini bencana yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Aras.
Berkaca dari peristiwa banjir bandang di Luwu Utara baru-baru ini, Politisi Fraksi PPP tersebut mengimbau jajaran BNPP/BASARNAS untuk lebih sigap dalam penanganan bencana yang sering terjadi diluar dugaan. Aras juga meminta BMKG untuk bisa lebih memberikan informasi secara lebih akurat sejak dini.
Kepada BMKG dan BNPP/BASARNAS, Aras mengimbau agar dapat mempergunakan anggaran yang dimiliki masing-masing lembaga untuk program tepat guna. Seperti, puncak musim kemarau yang terjadi di wilayah Sulsel saat-saat ini membutuhkan perkiraan yang akurat dari BMKG.
“Tentu, anggaran yang ada khususnya di BMKG dan BNPP/BASARNAS bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk mengantisipasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bahkan, puncak musim kemarau di wilayah Sulsel saat-saat ini butuh perkiraan akurat dari BMKG. Sehingga khususnya petani tidak ada kesalahan dalam mengantisipasi cuaca yang sedang tergolong ekstrim saat ini,” pungkas Aras. (Bie/dpr.go.id)