Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Amin Ak, meminta pimpinan DPR RI mendesak pemerintah segera menyelesaikan hutang-hutang BUMN kepada rakyat.
“Jangan ada bahasa yang berkembang di masyarakat dan rakyat-rakyat yang menjadi korban pengelola BUMN ini mereka menyatakan bahwa kami semua didzolimi oleh pemerintah,” kata Amin Ak saat intrupsi rapat paripurna DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Amin mendesak hal itu karena mendapatkan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya yakni Jember, Lumajang, Bondowoso, Jawa Timur, yakni menjadi korban pengelola BUMN PT Istaka Karya dan PT Indah Karya.
“Korban PT Istaka Karya jumlahnya ada 160 orang memiliki piutang yang belum dibayar kurang lebih Rp400 milliar. Umur piutung mereka ada yang 10 tahun. Mereka pengusaha kecil yang telah laksanakan kerja mereka dengan sangat profesional dan hasil pekerjaan mereka baik berupa perbaikan jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya sudah dinikmati masyarakat luas,” urai Amin.
Menurut Amin, dampak belum dibayarnya piutang mereka mem-PHK karyawan, usaha mereka bangkrut, rumah disita bank, depresi yang berkepanjangan dan bahkan ada yang bunuh diri.
Selanjutkan korban PT Indah Karya ada 37 orang supleyer sengon dengan saldo piutung mereka Rp9 milliar. Masalahnya, mereka membeli kayu sengon dari petani dan modal sebagian mereka dari pinjaman Bank.
“Mereka sangat menderita lahir batin karena dikejar-kejar oleh para petani dan aset mereka terancam disita oleh Bank,” ungkapnya.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini berpandangan uang 1-2 triliun bagi pemerintah sangat kecil. Namun dana 100 atau 200 juta bagi pengusaha mikro kecil menyakut urusan hidup dan mati.
Sebab itu, karena ia tahu masalah ini tidak hanya menyangkut satu kementerian saja. Amin meminta pimpinan DPR RI agar mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan utang-utang BUMN kepada rakyat.
“Oleh karena itu, sekali lagi kami mendesak agar masalah ini segera diselesaikan. Tentu ini tanggungjawab kita semua,” pungkasnya.
(Bie)
