Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak, meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi manajemen Bank BSI terkait buruknya layanan bank BUMN tersebut seperti dikeluhkan Persyarikatan Muhammadiyah.
Ormas Islam terbesar kedua itu memutuskan menarik seluruh dana milik Muhammadiyah dan organisasi dibawahnya dari BSI, buntut keluhannya tidak direspon dengan baik oleh BSI.
“Sebetulnya, bukan hanya Muhammadiyah yang mengeluhkan layanan BSI, selama ini banyak konsumen perorangan juga mengungkapkan ketidakpuasan kepada kami atas lambannya layanan BSI,” ungkap Amin dalam keterangannya, Kamisb(6/6/2024).
Evaluasi kinerja manajemen Bank BSI, menurut Amin penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank BSI. Sebagai bank yang melayani umat, BSI harus dapat memberikan layanan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga andal dan efisien.
Gangguan layanan yang terjadi menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen operasional dan infrastruktur IT yang harus segera ditangani.
“Jujur saya prihatin, setelah tahun lalu sistem layanan BSI lumpuh akibat serangan virus ransomware oleh lockbit, semestinya manajemen Bank BSI serius berbenah dan memperkuat kualitas layanannya. Sayangnya itu masih jauh panggang dari api,” tegasnya.
Perusahaan dengan bisnis jasa keuangan seperti perbankan semestinya menjadikan kepercayaan nasabah sebagai aset terpenting. Ketika layanan bank kerap terganggu, kepercayaan nasabah akan tergerus.
“Aksi Muhammadiyah mengalihkan dana simpanannya ke bank lain, bukan hanya menjadi kerugian finansial bagi BSI tetapi juga indikasi hilangnya kepercayaan dari salah satu komunitas terbesar di Indonesia,” ujar Amin.
Dampak lanjutannya, BSI bukan hanya mengalami kehilangan dana yang signifikan karena dana sebesar itu pastinya akan mempengaruhi likuiditas dan kinerja keuangan BSI. Reputasi BSI di mata masyarakat bisa menjadi buruk di mana stabilitas BSI sebagai lembaga keuangan dipertanyakan.
Anehnya, sejauh ini respon BSI atas sikap Muhammadiyah masih jauh dari memuaskan. Ia khawatir peristiwa ini bakal menjadi kampanye yang jelek untuk membangun sistem perbankan modern yang digitalisasinya bagus, tapi masyarakat tidak mendapatkan pelayanan memadai.
Amin berharap, manajemen mampu mengatasi ini sehingga tidak menjadi punishment yang berkepanjangan oleh masyarakat.
Direksi harus bertanggung jawab atas buruknya layanan dan respon terhadap masalah tersebut. Jika terbukti bahwa gangguan disebabkan oleh kelalaian atau kegagalan manajemen, maka pemberhentian manajemen yang paling bertanggung jawab terhadap masalah tersebut merupakan langkah yang wajar.
“Jangan sampai ini dijadikan trigger bahwa perbankan kita tidak sehat. Apalagi BSI ini adalah simbol keuangan syariah kita yang menjadi national flag BUMN perbankan syariah,” katanya.
Sampai saat ini masyarakat masih menunggu penjelasan yang transparan dari Direksi BSI mengenai keluhan buruknya layanan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Sikap diam, justru akan menimbulkan pertanyaan terhadap integritas mereka.
“Penting untuk dievaluasi secara menyeluruh kinerja direksi BSI. Dan itu merupakan langkah yang wajar dan diperlukan untuk memastikan bahwa bank ini dapat kembali memberikan layanan yang berkualitas dan memenuhi ekspektasi nasabah,” pungkas politisi PKS ini.
