Jakarta, JurnalBabel.com – Ahli hukum pidana Suparji Achmad menilai tidak ada unsur pidana dari pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak paham Pancasila.
Sebab itu, ia meminta ucapan Rocky Gerung tersebut sebagai pengamat atau akademis agar tidak mengganggu keamanan negara, sebaiknya direspon secara proporsional. Utamanya, kata Suparji, harus dapat membedakan antara kritik dengan pencemaram nama baik.
“Konteksnya jangan dianggap sebagai pencemaran nama baik, tetapi sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan berideologi,” ujar Suparji Achmad di Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Lebih lanjut Suparji mengatakan pernyataan Rocky tersebut juga hendaknya dimaknai sebagai kritik dan penguatan pengamalan maupun penghayatan pancasila yang dipersoalkan pada dasarnya adalah bagaimana pancasila tiddk sekedar dihafal atau disosialisasikan.
Tetapi ada implementasi secara otentik dan tidak mengklaim sebagai pihak yang pancasilais dengan melakukan pembenaran.
“Nilai-nilai tersebut adalah ide besar para pendiri negara dalam berbangsa dan bernegara. Ide tentang bertuhan, humanisme, persatuan, demokrasi dan keadilan,” paparnya.
Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia ini menambahkan pokok persoalan bangsa ini adalah ketidakadilan bahwa bagaimana semua pihak dapat menghadirkan pancasila secara nyata bukan retorika.
“Dalam mengatasi masalah tersebut, harus ada konsistensi atau narasi dan kreasi dalam berideologi,” katanya.
Rencana Dilaporkan
Sebelumnya Politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang mengaku sudah melaporkan ke pengurus DPP PDIP soal pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Jokowi tak paham Pancasila. Junimart sedang menunggu hasil kajian dari DPP dan akan melaporkan Rocky Gerung.
“Saya sudah koordinasi-komunikasi dengan DPP dan DPP sedang mengkaji laporan yang saya sampaikan ke DPP. Segera saya laporkan (jika sudah ada hasil kajian). Saya sudah siapkan berkasnya, dan saya sudah bikin resume untuk itu,” kata Junimart di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Menurut Junimart, sudah ada kelompok masyarakat yang berniat melaporkan Rocky Gerung. Junimart menyatakan kesediaannya menjadi saksi.
“Tetapi satu hal yang menarik sebetulnya saya dapat WA (WhatsApp) tadi bahwa ada unsur atau golongan masyarakat yang akan melaporkan langsung. Jadi bukan hanya PDIP, bukan hanya dari kami saja, ada juga masyarakat yang lain yang akan melaporkan Pak Rocky Gerung,” ungkap Junimart.
“Tapi tadi dari golongan masyarakat minta saya jadi saksi, saya siap untuk jadi saksi,” tegasnya.
Junimart menyebut pernyataan Rocky yang menghina Jokowi tak paham Pancasila sangat menyakitkan. Pernyataan itu justru aneh bagi Junimart.
“Sangat menyakitkan dan mengkhianati anak bangsa. Ini kan simbol-simbol negara. Bagaimana mungkin seorang anak bangsa sekelas Rocky Gerung dengan tega mengatakan Presiden tidak paham Pancasila, tidak mengerti Pancasila. Ini aneh bagi saya. Perlu satu pemeriksaan yang secara terus-menerus pada seorang Rocky Gerung,” ujar Junimart.
Pernyataan Rocky itu disampaikan dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One belum lama ini. Rocky mulanya mengatakan bahwa Pancasila gagal sebagai ideologi karena sila-sila di dalamnya bertentangan.
“Pancasila itu sebagai ideologi gagal. Karena bertentangan sila-silanya. Saya pernah tulis risalah panjang-lebar di majalah Prisma dengan riset akademis yang kuat bahwa Pancasila itu bukan ideologi dalam pengertian akademik. Dalam diskursus akademis. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, mengakui bahwa perbuatan manusia hanya bermakna kalau diorientasikan ke langit. Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Apa dalilnya bahwa saya boleh berbuat baik tanpa menghadap langit, itu namanya humanisme tu. Lalu saya berbuat baik supaya masuk surga, artinya kemanusiaan saya itu palsu. Sila kelima Keadilan Sosial. Versi siapa? Liberalisme? Libertarianisme. Orang boleh isi sila kelima itu dengan marxisme, boleh saja. Diisi dengan islamisme boleh saja. Karena tidak ada satu keterangan final tentang isi dari keadilan sosial itu,” kata Rocky.
Rocky kemudian mengatakan bahwa tidak ada orang yang Pancasilais di Indonesia, termasuk Presiden Jokowi. Dia menilai, Jokowi hanya hafal Pancasila namun tak memahaminya.
“Saya tidak Pancasilais, siapa yang berhak menghukum atau mengevaluasi saya? Harus orang yang Pancasilais, lalu siapa? Tidak ada tuh. Jadi sekali lagi, polisi Pancasila, Presiden juga tak mengerti Pancasila. Dia hafal tapi dia nggak ngerti. Kalau dia paham dia nggak berutang, dia nggak naikin BPJS,” pungkasnya. (Bie)
Editor: Bobby
