Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir mengapresiasi tindakan pemerintah dalam satu-dua hari terakhir yang telah melakukan langkah-langkag penting dalam menghadapi coronavirus berupa distribusi alat pelindung diri atau APD, obat-obatan dan rapid tes di beberapa daerah.
Meski demikian kata dia bahwa harus diakui kesadaran masyarakat terhadap bahaya coronavirus masih sangat rendah. Masih banyak kita jumpai kerumunan orang di warung-warung, cafe, di tempat-tempat nongkrong bahkan di perempatan jalan yang masing-masing sama sekali tidak memperhatikan pentingnya physical distancing, bahkan tidak dilengkapi dengan alat pengaman yang cukup seperti masker.
Menurutnya, hal ini sangat berbahaya sekaligus dapat memperluas sebaran virus. “Ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah selama ini masih belum sepenuhnya efektif. Di hari-hari ke depan sosialisasi harus digalakkan dengan melibatkan struktur pemerintahan paling bawah seperti RT, RW, Puskesmas, posyandu,” kata Anas Thahir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020).
Lebih lanjut politisi PPP ini mengatakan mereka harus dibekali pemahaman yang cukup sehingga tahu betul apa yang harus dilakukan untuk secara bersama-sama bergerak dan bersatu melawan corona. “Pemerintah juga perlu bersikap lebih tegas kepada siapapun yang membandel dan mengabaikan himbauan aparat,” ujarnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur III ini juga menilai sosialisasi kordinatif dengan pihak rumah sakit dan petugas medis juga masih lemah. Masih banyak RS dan petugas medis di daerah-daerah yang belum tahu apa tugasnya. “Sehingga masih kita temukan ODP yang merasa dipingping oleh pihak Rumah sakit sehingga tidak bisa mendapat pelayanan cepat,” ungkapnya.
Anggota Badan Anggaran DPR ini menambahkan perlu ada percepatan distribusi APD, masker dan obat-obatan untuk segera sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke desa agar masyarakat tidak dilanda ketegangan yang berkepanjangan.
Selain itu, harga-harga penjualan masker, handsanitizer, alkohol scoret dan kebutuhan kesehatan lain tidak boleh dibiarkan bergerak liar tak terkendali seperti saat ini. Pemerintah harus mengawasi secara ketat dan memberikan sangsi yang sepadan bagi setiap pelanggaran yang dilakukan pengusaha alkes dan obat-obatan.
“Sehingga beban masyarakat tidak dibiarkan semakin berat,” pungkasnya. (Bie)
Editor: Bobby
