Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR, Mohamad Muraz, menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dan PKPM yang tidak tepat sasaran yang terjadi diberbagai daerah yang dilakukan pemerintah pusat.
Padahal, kata Muraz, bicara data pemerintah daerah (pemda) memiliki data yang lengkap. Baik itu data masyarakat miskin, UMKM, PKL, difabel dan lainnya.
“Jadi sudah saatnya bapak Presiden memberikan kepercayaan yang penuh kepada Pemda, kota dan kabupaten se-Indonesia untuk menyalurkan bansos ini agar tepat sasaran,” kata Muraz secara virtual, Selasa (3/8/2021).
Lebih lanjut politisi Partai Demokrat ini mengatakan dana bansos Covid-19 ini berasal dari dana alokasi umum (DAU) atau dana alokasi khusus (DAK) seluruh Indonesia.
“Dananya bila perlu potong dari DAU, DAK seluruh daerah dan berikan dana tunai agar masyarakat bisa memilih dan memilah sesuai keperluarnnya,” ujarnya.
“Dengan adanya dana itu, maka ekonomi di daerah akan tumbuh,” tambahnya.
Mantan Wali Kota Sukabumi ini menandaskan penyaluran bansos oleh pemerintah pusat secara langsung oleh Kementerian, jelas terlalu jauh dan tidak efektif dan sering tidak tepat sasaran.
“Pemerintah pusat dan provinsi lakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran Bansos oleh Pemda. Mohon dipertimbangkan,” pungkasnya. (Bie)
