Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Mohamad Muraz, mengkritisi sikap Pemerintah yang ingin mengkaji ulang anggaran Pemilu 2024 yang sudah disepakati Komisi II DPR bersama Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP pada 16 Juni 2022 sebesar Rp76,6 triliun.
“Beberapa waktu lalu Menkopolhukam Mahfud MD mengundang Menkeu, KPU dan Bawaslu untuk membahas anggaran Pemilu 2024. Mahfud MD menyatakan Pemerintah akan menyediakan anggaran Pemilu 2024, sedangkan sebelumnya pada 16 Juni 2022, DPR bersama Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP, telah menyepakati dana Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun. Rapat bersama Menkopolhukam merupakan respon Pemerintah ingin melakukan kajian ulang terhadap biaya Pemilu,” kata Muraz dalam intrupsi rapat paripurna DPR, Selasa (23/8/2022).
Ia yakin dan semua pihak berharap Pemilu sebagai tolak ukur pelaksanaan demokrasi dan masih menggunakan 5 kartu suara, harus mampu dilaksanakan lebih berkualitas, lancar dan sukses tanpa ekses.
Muraz juga ingin Pemilu 2024 tidak terjadi lagi sekian ratus anggota KPPS yang meninggal dan sekian ribu yang sakit seperti pada Pemilu 2019.
“Ujung tombak dari harapan itu persiapan dan tahapan Pemilu itu yang harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu. Dan sudah barang tentu harus didukung Pemerintah dan DPR dengan pendanaan sesuai anggaran yang disepakati,” ujarnya.
Lebih lanjut mantan Wali Kota Sukabumi ini menyayangkan bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah mulai sebulan lalu, tetapi Pemerintah masih saja membahas anggaran Pemilu 2024, meskipun dapat dicaikan anggaran tersebut secara dicicil dan terkadang tersendat.
Ia mengambil contoh alokasi anggaran Pemilu 2024 untuk KPU pada 2022 sebesar Rp 3,64 triliun. Menurutnya, besaran anggaran tersebut cukup jauh dari rencana awal sebesar Rp8,06 triliun. Dari alokasi tersebut baru cair Rp2,54 triliun atau masih kurang Rp4,415 triliun.
“Hal ini membuat semua pihak mempertanyakan apakah semua anggaran Pemilu benar-benar dianggarkan dan menjadi prioritas atau belum,” pungkasnya.
(Bie)
