Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, mempertanyakan kepada Pemerintah apakah sudah dilakukan kajian yang mendalam terhadap dampak rencana kenaikan harga BBM, terutama BBM bersubsidi yang dikemukakan oleh beberapa menteri kabinet Presiden Jokowi.
“Kami mengingatkan apakah sudah dilakukan kajian terhadap dampak kenaikan harga BBM? Dalam hemat kami, kenaikan harga BBM berdampak pada kesejahteraan rakyat. Terutama rakyat kelas bawah dan menengah. Untuk itu, kami meminta untuk dilakukan kajian. Sebelum dinaikan harga BBM, rakyat sudah harus mengalami kenaikan harga pangan hingga 9,35 persen,” kata Sartono dalam intrupsi rapar paripurna DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Sartono juga mempertanyakan apakah pemerintah sudah menyiapkan untuk mengurangi beban rakyat yang terdampak pada kenaikan harga BBM tersebut.
“Sewaktu Partai Demokrat diberikan amanah memimpin negeri ini, terjadi kenaikan harga BBM, tetapi di iringi sejumlah aksi dan program yang bertujuan mengurangi dampak kenaikkan harga BBM terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk rakyat. “Jangan berhitung untung rugi, pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Sebaiknya menghindari pernyataan yang menakuti-nakuti rakyat. Setiap kebijakan hendaknya melalui keputusan yang matang dan berorientasi terhadap rakyat,” tuturnya.
Atas dasar tersebut, kata Sartono, Fraksi Partai Demokrat menolak rencana Pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi dan mendesak Pemerintah untuk segera merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga eceran BBM, agar anggaran subsidi tepat sasaran.
“Dan meminta Pemerintah aktif melakukan eksplorasi sumur baru agar lifting migas dapat meningkat dan ketergantungan impor migas dapat ditekan, sehingga Indonesia menjadi negara memiliki ketahanan energi dan dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri,” pungkasnya. (Bie)
