Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto, menyatakan seluruh anggota komisi hukum DPR mempertanyakan penunjukan Direktur Utama (Dirut) Krakatau Steel Silmy Karim menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) per Januari 2023. Pasalnya, Imigrasi ini suatu bentuk dari pada permasalahan pengawasan dalam bidang penegakan hukum.
“Nah, apakah dengan adanya Dirut BUMN yang sebagai Dirjen, apakah Imigrasi ini sudah provit pointnya pemerintah? Karena dengan cara seperti itu artinya orientasinya akhirnya menguntungkan, karena kan bagaimana pun juga mainset dari seorang mantan Dirut Manajerial itu bukan bagaimana menegakan sesuatu aturan, dan juga bagaimana mengamankan dari pada lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar dari Indonesia, tetapi justru Imigrasi ini bisa menguntungkan,” kata Wihadi kepada jurnalbabel.com, Selasa (27/12/2022).
Silmy Karim terpilih menjadi Dirjen Imigrasi setelah melalui berbagai seleksi. Mulai dari seleksi administrasi dan rekam jejak, seleksi kompetensi bidang melalui penulisan makalah, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural secara asesmen, serta wawancara.
Silmy menyingkirkan dua kandidat calon Dirjen Imigrasi Kemenkumham lainnya di tahap akhir. Adapun, dua calon kandidat lainnya tersebut, yakni Lucky Agung Binarto dan Julexi Tambayong. Sebelum mengerucut menjadi tiga nama, ada 27 calon kandidat lainnya yang juga lolos dalam berbagai seleksi. Dari 27 peserta yang dipanggil untuk seleksi wawancara, terpilih tiga peserta terbaik.
Silmy Karim terpilih menjadi Dirjen Imigrasi atas rekomendasi Panitia Seleksi (Pansel) kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM menyampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Presiden.
Selain kepada Presiden, pansel juga menyampaikan laporan hasi seleksi akhir ini kepada kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai laporan. Ketiga peserta terbaik, memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
Silmy Karim adalah Direktur Utama Krakatau Steel yang mengikuti seleksi dari kategori Non-PNS. Kemudian Lucky Agung Binarto merupakan kader Kemenkumham dari Akademi Imigrasi. Sementara itu Julexi Tambayong berlatar belakang militer yaitu dari matra TNI AU.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto
Sebab itu, Wakil Mahkamah Partai Gerindra ini meminta Kemenkumham harus menjelaskan dasar daripada pemilihan seorang Dirut BUMN menjadi Dirjen Imigrasi.
“Karena basic daripada Dirjen yang ditunjuk saat ini tidak mempunyai dasar-dasar dari Imigrasi. Kita sendiri melihat bahwa tidak ubahnya tidak mempercayakan pada para lulusan-lulusan akademi Imigrasi yang mereka sudah belajar bagaimana Imigrasi, bagaimana pengawasan tetapi pemimpinnya atau Dirjennya tidak seorang daripada yang mempunyai dasar-dasar Imigrasi” jelasnya.
Wihadi berpandangan apabila penunjukan Dirut Krakatau Steel ini memang hanya untuk melakukan pelayanan, tidak perlu seorang Dirut BUMN.
“Bisa saja Dirut-dirut swasta, suruh saja jadi Imigrasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto, menilai masa jabatan Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham terlalu lama, yang saat ini dijabat oleh Widodo Ekatjahjana.
Widodo menjabat Plt Dirjen Imigrasi sejak 20 Juni 2021, menggantikan pejabat sebelumnya yang masuk masa pensiun, yakni Jhoni Ginting.
“Imigrasi dengan segala macam cara memang sudah melakukan improvment, tapi di sini pak Plt Dirjen Imigrasi terlalu lama,” kata Wihadi dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Menkumham di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Wihadi mengungkapkan Presiden Jokowi juga sudah mengingatkan bahwa Imigrasi harus secepatnya melakukan suatu perbaikan-perbaikan.
“Kasian juga ini Plt pak,” ucapnya.
Namun Wihadi mengapresiasi saat G20 di Bali belum lama ini, Imigrasi dengan sigap melayani beberapa peserta G20 dengan cukup baik. Meskipun, di awal pelayanan-pelayanan itu cukup membuat Plt Dirjen Imigrasi marah-marah di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.
“Tapi saya kira itu sesuatu hal yang memang harus dilakukan bahwa pelayanan kami tidak boleh seperti itu,” tegasnya.
Alhasil, politisi Partai Gerindra ini mempertanyakan sistem perekrutan dan promosi di Kemenkumham seperti apa.
“Kok sampai Plt saja susahnya minta ampun, mereka tidak diganti-ganti untuk demisioner,” pungkas Wihadi.
(Bie)
