Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR, Ongku Parmonangan Hasibuan, meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) proaktif melakukan penyelidikan dan penelitian terkait adanya dugaan kecurangaan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan karena adanya laporan hari ini yang masuk ke Komisi II DPR dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, dimana ditemukan kecurangan saat tahapan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 hingga adanya intimidasi yang diterima para anggota KPU di daerah.
“Adanya laporan-laporan dari LSM, saya minta tolong dari DKPP supaya proaktif melakukan penyelidikan atau penelitian paling tidak kebenaran terhadap isu-isu tersebut. Karena kalau isu-isu itu benar, itu sangat berbahaya dan sangat berpotensi menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru ke depan,” kata Ongku Hasibuan dalam rapat Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Lebih lanjut politisi Partai Demokrat ini mengatakan dugaan kecurangan ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dan parpol peserta Pemilu terhadap penyelenggaraan Pemilu pada 14 Februari 2024.
“Kalau di tahapan awal saja sudah terjadi seperti itu, bagaimana mungkin orang bisa percaya sampai pada tahapan akhirnya. Kalau salah kita diawal, itu akan salah di ujung,” ujarnya.
Apabila temuan kecurangan ini bisa dibuktikan, Ongku mengatakan pihaknya bersama pemerintah dan penyelenggaran Pemilu akan membahasnya.
Sebab itu, mantan Bupati Tapanuli Selatan ini menegaskan agar DKPP melakukan tindakan atas kasus dugaan ini.
“Saya mohon agar DKPP itu melakukan tindakan preventif atau penelitian lah. Supaya ini benar-benar clear apa sih kegaduhan ini, benar tidak dan sebagainya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih untuk membahas adanya dugaan Kecurangan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, pada Rabu (11/1/2022).
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Hadar Nafis Gumay menyampaikan dugaan adanya kecurangan saat tahapan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 hingga adanya intimidasi yang diterima para anggota KPU di daerah.
“Itu memuat ini adalah untuk Partai Gelora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5 tanggal 6 sekian banyak di 24 provinsi,” ujar Hadar kepada Komisi II DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Dalam rapat tersebut juga disertai bukti-bukti adanya indikasi pelanggaran berupa tangkapan layar beberapa percakapan di aplikasi pengirim pesan. Tangkapan layar tersebut diduga berasal dari pimpinan KPU RI.
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, meminta rapat tersebut menjadi tertutup. Hal tersebut dikarenakan keterangan Koalisi Masyarakat sipil Kawal Pemilu Bersih menyebut nama-nama dalam institusi KPU.
“Saya kira mohon maaf karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi saya kira rapat kita alihkan ke terturup, soalnya ini sebut nama-nama institusi perlu dikonfirmasi. Saya minta persetujuan rapat ini tertutup,” ujar Ahmad Doli.
Kepada wartawan, Ahmad Doli selaku pimpinan Komisi II DPR menyatakan akan menindaklanjuti aduan Koalisi Masyarakat Sipil ke penyelenggara pemilu untuk melakukan konfirmasi.
Seperti diketahui, Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada 14-15 Februari 2024 mendatang. Hingga saat ini, tahapan Pemilu sudah memasuki fase penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
(Bie)
