Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Husni, mendesak Pemerintah segera menurunkan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali yang diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Sebelumnya berlaku 3 Juli sampai 20 Juli 2021.
“Yang pasti dari mana penghasilannya, usaha tidak boleh dibuka? Pemerintah segera mungkin turunkan ini bantuan. Apakah itu BLT atau bantuan sembako lainnya,” kata Husni, dikutip dari akun intagram resmi Fraksi Partai Gerindra DPR, Senin (19/7/2021).
Ia mengakui kebijakan PPKM darurat untuk kebaikan bersama menekan penyebaran Covid-19. Namun ia tegaskan bahwa masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan tersebut sangat menderita, sehingga Pemerintah harus menyalurkan bantuan.
“Rakyat sudah sangat menderita karena tidak ada pekerjaan lain, penghasilan lain,” tegasnya.
Legislator asal Sumatera Utara ini juga mengkritik penegakan aturan PPKM darurat yang terjadi berbagai daerah secara arogan. Sebab itu, ia meminta petugas di lapangan lebih humanis dan manusiawi dalam menegakan aturan tersebut.
“Tolong lah jangan arogansi, kasian masyarakat. Tolong diganti lah dengan cara yang humanis, kemanusian,” katanya.
Pemerintah menambah daftar bantuan untuk masyarakat yang terdampak karena kebijakan PPKM Darurat. Dengan ditambahnya bansos tersebut, maka dibutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp 39,19 triliun.
Dengan begitu, anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) naik menjadi Rp 744,75 triliun dari Rp 699,43 triliun.
Berikut daftar bantuan pemerintah yang ditambah selama PPKM Darurat:
– Kartu Sembako
Pemerintah akan memperpanjang bantuan program Kartu Sembako selama 2 bulan, yakni bulan Juli-Agustus 2021. Artinya, penerima program Kartu Sembako akan menerima dana tambahan untuk periode 14 bulan tahun 2021 dengan besaran manfaat Rp 200.000 per bulan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan alokasi tambahan Rp 7,52 triliun. Nantinya, bantuan menyasar 18,8 juta keluarga atau sekitar 75,2 juta orang.
– Beras Bulog 10 Kilogram/Keluarga
Pemerintah juga akan mengirim bantuan beras Bulog sebanyak 10 kg/keluarga kepada pemegang Kartu Sembako dan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).
Untuk pengadaan beras sekitar 250.000 ton, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 3,58 triliun yang akan menyasar pada 28,8 juta keluarga.
– Tambahan Penerima BST Usulan Pemda
Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) akan ditambah sebanyak 5,9 juta KPM sebagai tindak lanjut dari usulan Pemerintah Daerah.
Program ini akan menyasar pada warga yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan Kartu Sembako dan di luar KPM BST yang sudah dapat sebelumnya.
Bantuan diberikan untuk periode 6 bulan, masing-masing Rp 200.000/KPM/bulan. Total dana yang disiapkan mencapai Rp 7,08 triliun.
– Diskon Tarif Listrik
Pemerintah juga bakal memperpanjang diskon listrik hingga bulan Desember 2021. Semula, diskon listrik ini bakal berakhir pada bulan September 2021.
Stimulus yang diberikan sampai akhir tahun ini meliputi diskon tarif listrik, dan pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abonemen.
Untuk program ini pemerintah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,91 triliun. Dengan demikian, anggaran diskon listrik naik dari Rp 7,58 triliun menjadi Rp 9,49 triliun.
– Tambahan Dana Kartu Prakerja
Tak hanya itu, pemerintah menambah daftar bantuan pemerintah dalam bentuk dana program Kartu Prakerja sebesar Rp 10 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 30 triliun.
Dengan tambahan Rp 10 triliun, akan ada 2,8 juta penerima Kartu Prakerja baru sehingga totalnya menjadi 8,4 juta peserta. Nantinya, program ini akan disinergikan dengan rencana bantuan upah.
– BST
Pemerintah juga meneruskan program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM atau sekitar 40 juta orang. Alokasi awal anggaran yang disiapkan adalah Rp 17,46 triliun.
Besaran manfaat yang diterima Rp 300.000 per bulan untuk periode 6 bulan. Nantinya bantuan untuk bulan Mei-Juni akan dibayarkan pada bulan Juli 2021.
– Kuota Internet
Pemerintah pun memperpanjang subsidi kuota internet hingga Desember 2021. Tadinya, subsidi ini berakhir pada bulan Mei.
Subsidi bakal menyasar kepada 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik seperti guru/dosen. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 5,54 triliun sehingga totalnya menjadi Rp 8,53 triliun.
(Bie)
