Jakarta, JurnalBabel.com – Wakil Ketua Komisi III DPR, Mohamad Rano Alfath, menegaskan pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan ekonomi berdampak luas menjadi perhatian penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana.
Menurutnya, pengaturan harus memastikan aset hasil kejahatan yang terbukti bersumber dari dana korban dapat dikembalikan kepada masyarakat yang berhak, bukan justru menjadi penerimaan negara.
Rano menilai penanganan perkara penipuan, investasi ilegal, dan kejahatan keuangan yang menimbulkan banyak korban harus menjangkau pemulihan hak masyarakat secara nyata. Karena itu, kepastian mengenai pengembalian aset perlu dibangun sejak proses penelusuran hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
“Kalau dana yang diambil berasal dari masyarakat yang menjadi korban penipuan, arah pemulihannya harus jelas, yaitu dikembalikan kepada korban yang berhak. Jangan sampai masyarakat kehilangan uangnya, aset pelaku berhasil dirampas, tetapi hasilnya masuk ke kas negara sementara kerugian korban tidak dipulihkan,” ujar Rano Alfath dalam keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Legislator Fraksi PKB dari daerah pemilihan Banten III itu menyebut, perkara seperti Binomo, DNA Pro, KSP Indosurya, serta dugaan penipuan dan penggelapan dana pada PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sebagai pelajaran penting mengenai kebutuhan akan kepastian pemulihan kerugian masyarakat. Meskipun memiliki karakteristik hukum yang berbeda, perkara-perkara tersebut memperlihatkan pentingnya kejelasan mengenai status aset dan pihak yang berhak menerima hasil pemulihannya.
Dalam perkara Binomo, status sejumlah aset sempat diputus dirampas untuk negara pada tingkat pertama, sebelum diubah pada tingkat banding untuk dikembalikan kepada korban. Sementara dalam perkara DNA Pro, Kejaksaan melelang sejumlah aset untuk dikembalikan kepada korban melalui asosiasi sesuai putusan pengadilan.
Adapun dalam perkara DSI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha sejak 15 Oktober 2025, termasuk larangan menghimpun dan menyalurkan pendanaan baru. Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK yang disampaikan dalam keterangan resmi Polri, sejak 2018 hingga September 2025, DSI menghimpun dana secara akumulatif sekitar Rp11,49 triliun dari 23.266 pemberi dana atau lender. Per 22 September 2025, lebih dari Rp2,47 triliun dana milik 11.151 lender tercatat belum kembali, dengan sekitar Rp1,87 triliun di antaranya diduga disalurkan ke proyek fiktif.
Penanganan perkara tersebut mencakup tersangka perorangan, yakni Taufiq Aljufri, Mery Yuniarni, Arie Rizal Lesmana, Atis Sutisna, serta mantan pejabat OJK berinisial FH. PT DSI juga telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Penyidik Bareskrim Polri terus mengembangkan penelusuran aset untuk mendukung pemulihan kerugian para korban.
Rano menilai perkara DSI memperlihatkan pentingnya menghubungkan pembuktian tindak pidana, penelusuran aliran dana, dan penetapan hak para korban dalam satu proses pemulihan yang dapat dilaksanakan. Dana yang dihimpun, dana yang belum dikembalikan, serta aset yang berhasil ditemukan harus dibedakan dan diverifikasi agar menjadi dasar pengembalian yang akurat.
“Dalam kasus seperti DSI, yang harus diperjuangkan adalah bagaimana dana masyarakat dapat ditelusuri, aset yang berkaitan dengan tindak pidana diamankan, kemudian hasil pemulihannya dikembalikan kepada para korban yang berhak. Penetapan tersangka dan penyitaan aset harus diikuti kejelasan mekanisme pengembalian, supaya masyarakat benar-benar memperoleh pemulihan atas kerugian yang mereka alami,” tegasnya.
Menurutnya, penanganan terhadap pengurus maupun korporasi perlu disertai pemetaan aset dan verifikasi kerugian masing-masing korban. Dengan demikian, proses hukum dapat menjangkau pihak yang bertanggung jawab sekaligus menyediakan dasar pembagian hasil pemulihan secara adil dan proporsional.
“Pengalaman dari berbagai perkara harus menjadi pelajaran dalam menyusun aturan. Korban membutuhkan kepastian bahwa proses hukum dapat menjangkau dana mereka yang hilang dan memberikan jalan pengembalian yang jelas, adil, serta dapat dilaksanakan,” katanya.
Rano menjelaskan bahwa cakupan kejahatan ekonomi dalam pengaturan tersebut perlu dirumuskan secara terukur. Perhatian diarahkan pada tindak pidana yang terorganisasi atau terstruktur, memiliki nilai kerugian relatif besar, serta merugikan perekonomian atau menimbulkan korban yang meluas, termasuk tindak pidana investasi dan keuangan.
Menurutnya, tindak pidana asal yang menjadi dasar perampasan harus jelas. Keterkaitan antara aset dan kejahatan yang merugikan masyarakat perlu dibuktikan agar proses pemulihan memiliki landasan hukum yang kuat.
“Untuk penipuan berkedok investasi yang dilakukan secara terstruktur dan merugikan banyak orang, harus jelas perbuatan pidananya, aset yang berkaitan dengan kejahatan tersebut, dan masyarakat yang dirugikan. Ketepatan rumusan ini menentukan apakah pemulihan aset benar-benar dapat menjawab kebutuhan korban,” ujarnya.
Rano menekankan bahwa RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana perlu ditempatkan sebagai pelengkap mekanisme penegakan hukum yang ada. Penguatannya terutama terletak pada tata cara menjangkau dan memulihkan aset ketika mekanisme yang tersedia menghadapi hambatan.
Ia menilai pembahasan harus menjaga fokus pada hukum acara dan prosedur pemulihan aset, dengan tetap mengutamakan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
“Yang kita perkuat adalah mekanisme hukumnya agar aset hasil kejahatan dapat dijangkau dan dipulihkan. Proses terhadap pelaku tetap diutamakan, sementara instrumen perampasan aset melengkapi upaya pemulihan yang belum dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada,” tuturnya.
Terkait mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture (NCB), Rano menegaskan perlunya batas penerapan yang ketat. Kondisi subjek, jenis tindak pidana, jenis aset, serta batas nilai aset harus dirumuskan secara jelas.
Mekanisme tersebut, menurutnya, diarahkan untuk keadaan tertentu, seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya. Penggunaan mekanisme tersebut tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sepanjang masih dimungkinkan menurut hukum.
“Perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku tetap harus melalui proses hukum dan pemeriksaan pengadilan. Dasar penerapannya harus terbatas dan jelas agar upaya memulihkan kerugian masyarakat berjalan dengan kepastian hukum,” tegasnya.
Rano turut menekankan pentingnya pengawasan pengadilan terhadap tindakan pemblokiran dan penyitaan dalam mekanisme tersebut. Legalitas setiap tindakan harus dijaga karena menyangkut hak atas harta benda dan kepastian pelaksanaan putusan.
Menurutnya, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik serta akses korban dan pihak yang berhak terhadap upaya hukum juga perlu dipastikan. Dengan demikian, proses pemulihan tidak menimbulkan kerugian atau sengketa baru bagi pihak yang memiliki hak secara sah.
“Tujuan kita adalah memulihkan hak korban melalui prosedur yang sah. Karena itu, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, dan kepastian upaya hukum harus menjadi bagian dari pengaturannya,” katanya.
Lebih lanjut, Rano menyoroti pentingnya penilaian aset, termasuk aset pengganti, secara profesional dan independen. Penilaian tersebut perlu didukung pengelolaan yang menjaga kondisi serta nilai aset selama proses hukum berlangsung.
Ia mendorong pengaturan mengenai pengelola aset yang independen, dibentuk oleh Presiden, dan memiliki kewenangan yang jelas dalam penyimpanan, pemeliharaan, penilaian, pengembangan, penggunaan, penjualan atau pelelangan, hingga pengembalian aset kepada korban.
“Nilai aset yang berhasil dipulihkan menentukan seberapa besar kerugian korban dapat dikembalikan. Karena itu, penilaiannya harus profesional dan independen, pengelolaannya harus dapat diawasi, serta hasilnya harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berhak,” ujarnya.
Rano menegaskan bahwa putusan pengadilan dan eksekusinya harus menghasilkan keadilan substantif sekaligus prosedural. Dalam perkara yang merugikan masyarakat luas, pengembalian perlu dilakukan secara adil dan proporsional berdasarkan hak serta kerugian yang dapat dibuktikan.
Ia menilai koordinasi antarlembaga harus memastikan kesinambungan antara penetapan hak korban, pengelolaan aset, pelaksanaan penjualan atau pelelangan, dan penyaluran hasilnya. Pengaturan juga perlu memberikan kejelasan ketika nilai aset yang berhasil dipulihkan belum mencukupi seluruh kerugian korban.
“Jangan sampai ada putusan pengembalian, tetapi pelaksanaannya kembali menimbulkan persoalan hukum. Harus jelas siapa yang berhak, bagaimana dasar pembagiannya, dan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan. Apabila aset yang dipulihkan belum mencukupi, pembagiannya harus memiliki dasar yang adil, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian itu penting agar korban benar-benar menerima hasil pemulihan,” tuturnya.
Rano menyampaikan bahwa Komisi III terus mengintensifkan pembahasan sekaligus mendengarkan masukan dari akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, serta berbagai kalangan untuk memperkuat substansi pengaturan.
“RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana sudah dinantikan masyarakat. Kita ingin memastikan kehadirannya memberikan mekanisme yang efektif, terukur, dan sesuai prinsip negara hukum untuk memulihkan aset serta mengembalikannya kepada pihak yang berhak. Bagi masyarakat korban kejahatan ekonomi, pemulihan hak itulah yang harus kita perjuangkan,” pungkasnya.
