Jakarta, JurnalBabel.com – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Achmad, mengingatkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dijadikan sebagai instrumen pemutihan hukum pasca pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut penjelasan pakar hukum tersebut, lembaga MPR memang memegang otoritas konstitusional dalam rangkaian pemberhentian kepala negara maupun wakilnya sekaligus pengisian kekosongan kursi jabatan.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa seluruh penyelesaian dampak ketatanegaraan akibat meletakkan jabatan itu tetap wajib dijalankan secara ketat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
“Apabila Gibran secara resmi menyampaikan surat pengunduran diri, penyelesaian akibat ketatanegaraannya harus dilakukan berdasarkan UUD 1945,” ujar Prof Suparji dilansir, Jumat (13/11/2026).
Dalam urai penjelasannya, Prof Suparji memisahkan secara tegas antara dua jalur mekanisme konstitusional yang diatur di dalam konstitusi negara.
Apabila terjadi kekosongan kursi wakil presiden secara normatif, Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengamanatkan MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih pengganti dari dua kandidat usulan presiden dalam tenggat maksimal enam puluh hari.
“Berbeda dengan itu, pemberhentian karena pelanggaran konstitusi harus melalui mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B, yaitu proses di DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penyerahan sepucuk surat pengunduran diri sama sekali tidak bisa menggugurkan ataupun menggantikan fungsi putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji pendapat parlemen terkait dugaan perbuatan tercela maupun ketidakterpenuhan syarat jabatan.
“Saya berpandangan bahwa MPR harus menjaga agar pengunduran diri tidak dipresentasikan sebagai penyelesaian menyeluruh atas persoalan konstitusional yang telah berkembang. MPR berkewajiban menjaga martabat konstitusi, bukan sekadar menyelesaikan pergantian pejabat,” tegasnya.
Lebih jauh, Prof Suparji turut menyinggung amanat Pasal 9 UUD 1945 yang mewajibkan setiap wakil presiden mengucap sumpah atau janji untuk memegang teguh konstitusi serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya.
Baginya, ikrar sumpah jabatan tersebut bukanlah sekadar ritual seremonial belaka, melainkan ikatan janji hukum dan moral yang mengikat demi menjaga kehormatan negara serta mandat kepercayaan rakyat.
“Setiap pejabat negara dituntut memegang prinsip kejujuran dan integritas, termasuk dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh jabatan,” Prof Suparji menuturkan.
“Apabila terdapat tindakan yang terbukti dilakukan secara sadar untuk mengabaikan persyaratan hukum, perbuatan tersebut merupakan persoalan serius dalam hubungannya dengan sumpah jabatan dan amanat rakyat,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa dalam prinsip negara hukum yang berkeadilan, tidak seorang pun berhak mendapatkan perlakuan istimewa untuk lolos dari pertanggungjawaban hanya karena kedudukan politik yang disandangnya.
Setiap penyelenggara negara wajib tunduk pada aturan main hukum yang setara, termasuk kewajiban memenuhi seluruh syarat administratif maupun substantif dalam menduduki jabatan publik.
“Namun, tuduhan pengkhianatan terhadap amanat rakyat ataupun pelanggaran sumpah jabatan tetap harus dipisahkan dari kesimpulan hukum yang hanya dapat dihasilkan melalui pembuktian dan mekanisme yang sah,” tegas Prof Suparji.
Menyoal status akhir jabatan, ia menjelaskan bahwa konstitusi UUD 1945 sejatinya tidak mengatur pengelompokan formal pemberhentian wakil presiden ke dalam kategori pemberhentian dengan hormat ataupun tidak dengan hormat.
Oleh karena itu, langkah mengundurkan diri tidak serta-merta menghadirkan predikat terhormat, sebagaimana pembatalan dokumen administrasi juga tidak otomatis melahirkan status pemberhentian secara tidak hormat.
“Penilaian kehormatan harus bertolak dari kebenaran materiil, tanggung jawab pribadi, dan kejelasan proses konstitusional,” jelasnya.
“Masyarakat berhak mempertanyakan kehormatan suatu pengunduran diri ketika terdapat putusan pengadilan yang mengungkap persoalan serius mengenai dasar persyaratan jabatan,” tambahnya.
Meski demikian, penilaian atas unsur perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A tetap memerlukan pembuktian dan yurisdiksi pemeriksaan yang terpisah dari sengketa hasil pemilu maupun peradilan tata usaha negara.
Pada akhirnya, Prof Suparji menegaskan bahwa esensi persoalan bangsa ini terletak pada keterbukaan negara dalam mengungkap fakta hukum secara jujur serta menuntaskan seluruh akibat konstitusional tanpa tebang pilih.
“Surat pengunduran diri dapat menjelaskan cara kekuasaan berakhir, tetapi tidak dapat dengan sendirinya menjawab apakah kekuasaan tersebut telah dijalankan sesuai hukum dan amanat rakyat. Kehormatan jabatan tidak ditentukan oleh selembar surat pengunduran diri, melainkan oleh integritas, kebenaran, dan pertanggungjawaban konstitusional yang nyata,” pungkasnya.
