Jakarta, JurnalBabel.com – Analis politik Hendri Satrio menilai wacana mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyimpan pelajaran berharga bagi Indonesia. Pelajaran terpenting, menurut dia, jabatan butuh proses dan kompetensi, bukan alasan.
Pandangan itu disampaikan Hensa, sapaan akrabnya, dalam tayangan di kanal YouTube Hendri Satrio Official.
Istana sebelumnya membenarkan Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) di tengah polemik ijazahnya. Namun, Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat pengadilan dan hingga kini masih menjabat.
“Pelajaran yang paling berharga adalah bahwa jabatan itu butuh proses, jabatan itu tidak butuh alasan,” kata Hensa.
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu berpendapat, peristiwa ini semestinya jadi pelajaran agar seseorang tidak dipaksakan menduduki jabatan sebelum benar-benar siap, sekalipun ia anak presiden.
Gibran adalah putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia dicalonkan sebagai wakil presiden ketika Jokowi masih menjabat presiden.
“Bila memang belum siap sebagai pejabat, walaupun dia anaknya presiden, harusnya si presiden lebih memahami untuk tidak memaksakan anaknya muncul ke permukaan sebelum dia siap,” ucap Hensa.
Di luar soal jabatan butuh proses, akademisi Universitas Paramadina itu menilai wacana mundurnya Gibran juga mengajarkan bahwa aturan tidak perlu diubah-ubah demi mendongkrak seseorang.
Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat batas usia capres-cawapres lewat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
“Pelajaran selanjutnya adalah tidak perlu mengubah-ubah aturan untuk mendongkrak atau mendorong seseorang,” ujarnya.
Hensa menilai, mundurnya Gibran, jika benar terjadi, tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Prosesnya masih panjang karena Prabowo harus mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti.
Meski begitu, langkah itu dinilai bisa mengakhiri satu dari sekian banyak ketidakpastian yang berhari-hari mewarnai ruang publik. Mulai dari polemik ijazah Jokowi, riwayat pendidikan Gibran, hingga kasus penyadapan.
“Prosesnya akan memakan waktu berhari-hari, tapi karena kita mendapatkan hal-hal yang penuh ketidakpastian setiap harinya, entah ketidakpastian dari ijazah pak Jokowi, ketidakpastian dari riwayat pendidikan mas Gibran, kemudian kasus penyadapan yang terlihat begini-begini saja, nah kalau kemudian mundur (Gibran mundur sebagai wakil presiden) minimal publik mendapatkan satu kejelasan akhirnya,” tutur Hensa.
