Jakarta, JurnalBabel.com – Wakil Ketua Komisi III DPR, Mohamad Rano Alfath, mengapresiasi Kapolri dan jajaran Bareskrim Polri yang mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ia menyoroti dua perkara perekrutan warga negara Indonesia (WNI) ke Rusia dan mendorong Bareskrim menggandeng Kementerian Luar Negeri untuk memastikan keselamatan para WNI sembari mengusut pihak yang mengatur dan mengambil keuntungan dari perekrutan mereka.
“Saya mengapresiasi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajaran Bareskrim Polri yang telah mengungkap lima perkara perdagangan orang ini,” ujar Rano Alafath dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Dikatakan Rano, dalam kasus perekrutan ke Rusia, ada warga yang menerima tawaran untuk bekerja di bidang logistik atau sebagai tenaga medis. Mereka mengambil keputusan untuk berangkat atas dasar janji pekerjaan itu.
“Ketika yang mereka hadapi justru konflik bersenjata, penyidik perlu menelusuri siapa yang menyusun tawaran tersebut, siapa yang mengatur keberangkatan, dan siapa yang sejak awal mengetahui untuk apa mereka direkrut. Saya mendukung Bareskrim mengusut peran setiap pihak sampai tuntas,” tuturnya.
Dalam konferensi pers Kamis (12/11/2026), Bareskrim memaparkan lima perkara yang meliputi dugaan penempatan pekerja migran secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki, perdagangan perempuan dengan modus pengantin pesanan, serta perekrutan WNI untuk kepentingan militer di Rusia.
Dalam salah satu perkara terkait Rusia, penyidik menduga seorang perekrut menerima imbalan sebesar 1.000 dolar AS melalui dompet aset kripto untuk setiap orang yang berhasil direkrut.
Menurut Rano, keterangan mengenai imbalan per orang memberi penyidik petunjuk penting untuk menelusuri hubungan antara perekrut di Indonesia dan pihak yang membayar jasanya.
Ia mendukung langkah Bareskrim untuk mencocokkan bukti transaksi dengan percakapan perekrutan, dokumen perjalanan, dan keterangan para korban.
“Siapa yang membayar perekrut untuk setiap WNI yang diberangkatkan? Siapa yang memberi instruksi tentang pekerjaan apa yang harus dijanjikan kepada mereka? Dua pertanyaan ini penting karena orang yang berhadapan langsung dengan korban bisa saja hanya mengetahui sebagian dari rangkaian perekrutan. Saya mendukung Bareskrim untuk menelusuri aliran dananya sampai jelas siapa yang membiayai, siapa yang mengendalikan, dan bagaimana peran masing-masing dapat dibuktikan,” katanya.
Legislator Fraksi PKB dari Dapil Banten III itu juga menanggapi pengaduan keluarga enam WNI kepada Kementerian Hak Asasi Manusia. Dalam keterangan yang diberitakan Jumat (13/11/2026), keluarga meminta bantuan pemerintah untuk memastikan keselamatan dan mengupayakan kepulangan kerabat mereka. Salah satu keluarga juga menyampaikan dugaan adanya permintaan uang agar korban dapat pulang.
Rano mendorong Bareskrim berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI untuk memverifikasi keberadaan serta kondisi setiap WNI.
Ia juga meminta agar keterangan yang telah disampaikan keluarga kepada Kementerian HAM dapat ditindaklanjuti bersama penyidik, sementara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menelusuri pihak yang memfasilitasi keberangkatan.
Bagi korban dan keluarga yang menghadapi ancaman, ia mendorong pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menilai kebutuhan pelindungan mereka.
“Bagi keluarga yang menunggu di rumah, pertanyaan pertama mereka sangat sederhana. Di mana anggota keluarga saya, apakah dia selamat, dan siapa yang bisa saya hubungi untuk mendapatkan kabar yang benar? Saya mendorong Bareskrim dan Kementerian Luar Negeri menyepakati satu kontak yang dapat dihubungi keluarga dan menyampaikan perkembangan secara berkala. Kalau ada laporan bahwa korban dimintai uang untuk pulang, keluarga harus bisa segera meneruskan bukti itu kepada penyidik. Pada saat yang sama, jalur diplomatik perlu terus bekerja untuk mengupayakan kepulangan mereka dengan selamat,” jelas Rano.
Ia menambahkan, informasi yang diperoleh dari penanganan perkara ini juga dapat membantu mencegah perekrutan berikutnya.
“Kalau penyidik sudah mengenali akun, perantara, atau perusahaan yang namanya dicatut, informasi yang telah terverifikasi itu perlu segera diteruskan kepada instansi terkait. Warga yang besok menerima tawaran serupa harus punya tempat untuk mengecek kebenarannya sebelum menyerahkan paspor atau membeli tiket. Di situlah hasil pengusutan perkara ini bisa langsung melindungi calon korban berikutnya,” pungkasnya.
