Jakarta, JurnalBabel.com – Ketua Departemen Perekonomian Nasional DPP Partai Demokrat, Sartono Hutomo, mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan secara detail maksud pernyataannya terkait anggaran program pengentasan kemiskinan sebesar Rp500 triliun hanya untuk kegiatan rapat dan studi banding.
“Sebagai pengingat itu nggak masalah, tapi mestinya MenpanRB menjelaskan lebih detail anggaran itu digunakan K /L mana saja. Mestinya dia breakdown lagi anggaran itu ke mana saja,” kata Sartono, Minggu (29/1/2023).
Sartono juga mengaku heran dibalik pernyataan tersebut karena otoritas yang mestinya menjelaskan pernyataan semacam itu harusnya dilakukan oleh kementerian yang concern mengelola keuangan.
“Kok MenpanRB yang ungkap ke publik, ada apa? Mestinya kan Kemenkeu yang punya data soal itu. Logikanya agak sedikit nggak match kalau dilihat dari sisi tupoksinya,” ujar Sartono.
Kendati demikian, Sartono tetap mengapresiasi pernyataan MenpanRB karena seolah menegaskan bahwa data kemiskinan saat ini benar adanya.
“Secara tidak langsung MenpanRB mengkonfirmasi soal data kemiskinan di era Jokowi yang terus meningkat saat ini benar adanya,” ungkap Anggota Komisi VII DPR ini.
Sartono menambahkan, berdasarkan data yang ada bahwa tingkat kemiskinan bukan malah turun justru meningkat selama kepemimpinan presiden Jokowi.
“Delapan tahun lebih berkuasa angka kemiskinan meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen. Angka itu setara dengan jumlah penduduk miskin 26,36 juta orang. Artinya, statment MenpanRB inline dengan data BPS tersebut di atas,” jelasnya.
Meski demikian, Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini tetap menekankan agar pernyataan MenpanRB soal anggaran kemiskinan itu ditindaklanjuti secara serius oleh lembaga audit negara.
“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mestinya merespons dengan cepat pernyataan itu. Lakukan audit secara menyeluruh agar ketahuan di simpul-simpul mana anggaran kemiskinan dipakai untuk kegiatan rapat dan studi banding semata,” tegasnya.
