Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Husni, menyebut banyak Pondok Pesantren yang memasang tarif biaya masuk untuk para calon santri sebesar Rp100 juta.
Alhasil, ungkap Husni, para santri yang memiliki keterbatasan finansial mencari Pondok Pesantren yang di subsidi oleh pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenag.
“Saya kebetulan pemilik Pondok Pesantren, sedikit-sedikit paham yang terjadi di Pondok sendiri,” kata Husni dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR dengan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).
Husni mengatakan, pihaknya sejak lama sudah meminta Kemenag menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan atau BOP Pondok Pesantren, terutama pada saat pandemi Covid 19 lalu. Namun, lanjutnya, pihaknya tidak tahu apakah saat ini hal tersebut direalisasikan oleh Kemenag atau tidak.
“Turunnya dana bantuan dari Kemenag yang namanya BOP, itu salah satu indikasi meningkatnya anak-anak mendaftar pendidikan di Pesantren,” ungkapnya.
Sebab itu, politisi Partai Gerindra ini mengatakan pada pemerintahan mendatang dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, pihaknya berkomitmen menjadikan pendidikan di Pondok Pesantren lebih baik. Termasuk lebih banyak lagi memsubsidi Pondok Pesantren.
“Komisi VIII berkomitmen membantu keberadaan Pesantren kedepan. Insya Allah kedepan bisa lebih mandiri lagi, tapi izin mohon pak klarifikasi lagi. Kalau yang sudah mampu, sudah lah,” pungkas legislator asal dapil Sumatera Utara ini.
(Bie)
